Intervensi Pemerintah Penting Atasi Backlog

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut anggota Komisi V DPR RI, Ali Wongso, intervensi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat penting artinya agar dapat mengurangi ketersediaan pasokan rumah atau backlog pada 2011 yang mencapai angka 8 Juta.

Dalam konsep hunian berimbang 1:3:6, Ali mengasumsikan dalam pemenuhan kebutuhan rumah, setiap 1 juta backlog ada 600.000 masyarakat berpenghasilan rendah, 300.000 masyarakat berpenghasilan menengah, dan 100.000 masyarakat berpenghasilan tinggi.

Banyaknya kebutuhan akan rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah butuh keterjangkauan daya beli. "Maka intervensi pemerintah itu harus konkret, tanpa intervensi maka Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 hanyalah pasal tanpa implementasi," katanya di Jakarta, Senin.

Mengenai rumah susun, Ali menyoroti pentingnya pengaturan subsidi silang antara yang mampu terhadap yang miskin. Menurutnya, munculnya rumah-rumah mewah harus diimbangi dengan subsidi bagi rumah-rumah umu dan sejahtera. "Untuk hal ini, yang bertanggung jawab adalah intervensi Pemerintah dan tidak bisa mengandalkan pengembang lewat hunian berimbang," ujarnya.

Terkait pemberian sanksi bagi pengembang yang tidak menerapkan pola hunian berimbang, kalangan pengembang telah mengeluhkan regulasi peraturan yang tidak jelas. Pengimplementasian kebijakan pemerintah pusat yang tidak dijalankan pemerintah daerah menjadi salah satu kendalanya.

Menurut Ali, sanksi adalah pencegahan sebagai bentuk pengawasan. "Pengembang jangan sampai terbebani oleh sanksi-sanksi. Peraturan Menteri bisa mengatur sanksi yang dibuthkan tetapi adil dan cakupannya administratif," ujarnya. (Natalia Ririh)