Pengaturan Antibiotik, Pemerintah Latah

Kompas.com - 07/04/2011, 13:49 WIB
EditorAsep Candra

JAKARTA, KOMPAS.com Pengamat masalah kesehatan, dr Kartono Mohamad, menegaskan pentingnya re-edukasi di kalangan para dokter dan tenaga kesehatan dalam menekan penggunaan obat-obatan secara tidak rasional. Kartono menganggap, fenomena penggunaan antibiotik yang tidak rasional sepenuhnya adalah kesalahan dari para dokter dan industri farmasi.

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional memang berakibat buruk karena dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten atau kebal. Kurangnya informasi yang jelas kepada masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang tepat juga menjadi salah satu penyebab utama penggunaan antibiotik secara tidak rasional.

Bakteri mampu bermutasi sehingga tahan terhadap antibiotik. Resistensi memunculkan superbug, yaitu bakteri yang tidak dapat dibunuh oleh antibiotik paling mutakhir.

"Ini kesalahan dokter. Dokter lebih terbujuk oleh rayuan pabrik obat. Jadi, mereka lebih mendengarkan pabrik-pabrik industri obat dibandingkan jurnal-jurnal," papar Kartono saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2011).

Menurut Kartono, masyarakat juga mestinya diberikan edukasi yang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan antibiotik. Masyarakat perlu tahu kapan antibiotik digunakan dan kapan tidak. Oleh karena itu, menurut mantan Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) itu, tidak semua penyakit harus diobati dengan antibiotik. "Jangan minum antibiotik setengah-setengah, harus tuntas," tambahnya.

Disinggung soal peran pemerintah dalam mengatur penggunaan antibiotik, Kartono mengaku pesimistis. "Pemerintah sebetulnya tidak mungkin dapat mengatur. Paling bisanya hanya mengimbau dokter. IDI harusnya berperan untuk me-reedukasi para dokter," pungkasnya.

Kartono menambahkan, Indonesia sebetulnya hanya latah terkait dengan tema hari kesehatan sedunia tahun ini, yang mengusung tema penggunaan antibiotik secara rasional.

Kartono berpendapat, dibandingkan harus memikirkan pengaturan penggunaan antibiotik, sebaiknya pemerintah memikirkan soal meningkatnya penyakit-penyakit tidak menular yang menjadi fokus pada sidang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan September yang akan datang.

"Saya tidak yakin pemerintah dapat mengatur penggunaan antibiotik. Ini karena latah saja. Mending menyusun program penyakit tidak menular, yang kasusnya di Indonesia semakin banyak. Pada sidang WHO September mendatang, setiap negara akan diminta laporan itu," tutupnya.

Seperti diwartakan Kompas hari ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan merevitalisasi pedoman penggunaan antibiotik. Pedoman akan diluncurkan pada Kamis ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Dunia yang tahun ini mengambil tema "Use Antibiotics Rationally".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke  Jepang

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke Jepang

Whats New
Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Spend Smart
Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Whats New
Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Whats New
Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

Whats New
BTPN Salurkan Kredit Rp 149,26 Triliun hingga Akhir Juni, Masih Didominasi Segmen Korporasi

BTPN Salurkan Kredit Rp 149,26 Triliun hingga Akhir Juni, Masih Didominasi Segmen Korporasi

Whats New
5 Tips Memilih Investasi yang Aman, Apa Saja?

5 Tips Memilih Investasi yang Aman, Apa Saja?

Whats New
Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Jadi Dirut Baru, Gantikan Kaspar Situmorang

Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Jadi Dirut Baru, Gantikan Kaspar Situmorang

Whats New
Bantu Perusahaan Bangun Relasi dengan Stakeholder, Tada Gifting Diluncurkan

Bantu Perusahaan Bangun Relasi dengan Stakeholder, Tada Gifting Diluncurkan

Whats New
Pendapatan Klinko (KLIN) Naik 215 Persen pada Semester I-2022

Pendapatan Klinko (KLIN) Naik 215 Persen pada Semester I-2022

Whats New
Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Whats New
Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Whats New
BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.