Konsumsi Pertamax Turun

Jakarta, Kompas - Realisasi konsumsi bahan bakar minyak nonsubsidi jenis pertamax dan pertamax plus tahun 2011 menurun tajam. Penurunan realisasi konsumsi BBM nonsubsidi pada Januari-Maret 2011 dibandingkan periode yang sama tahun 2010 mencapai 37,65 persen. Hal itu karena makin tingginya perbedaan harga produk itu dengan bahan bakar minyak bersubsidi, terutama premium.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono, Jumat (13/5) di Jakarta, memaparkan, berdasarkan data BPH Migas, realisasi konsumsi pertamax dan pertamax plus pada Januari-Maret tahun 2010 mencapai 39.836.981 liter. Total realisasi konsumsi BBM nonsubsidi pada Januari-Maret 2011 sebesar 24.837.478 liter.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan harga jual eceran BBM tertentu, yakni premium, minyak solar, dan minyak tanah tidak berubah. Harga tetap mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran BBM Jenis Minyak Tanah, Premium dan Minyak Solar untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum. Harga premium dan solar masing-masing Rp 4.500 per liter dan harga minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter.

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Kementerian ESDM Sutisna Prawira, penetapan harga ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi perkembangan harga minyak mentah dan harga produk BBM di pasar dunia yang meningkat karena adanya konflik politik di Afrika Utara dan Timur Tengah serta perkembangan nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia.

Secara terpisah, Kepala Divisi Manajemen Proyek BPH Migas Iwan Ratman mengungkapkan, total proyek minyak dan gas bumi nasional tahun ini mencapai 53 proyek di blok eksplorasi dan dalam tahap konstruksi dengan total nilai investasi 20 miliar dollar AS.

Dari 53 proyek migas nasional itu, sekitar 10 persen proyek di antaranya terlambat dilaksanakan. ”Sekarang yang terlambat kebanyakan pada tahap eksplorasi,” kata Iwan. Keterlambatan itu dapat mengganggu produksi migas nasional. (EVY)