Tata Niaga Rotan Harus Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus secepatnya memperbaiki tata niaga rotan. Industri mebel rotan alam nasional kini kewalahan menghadapi peralihan minat konsumen kepada rotan sintetis yang lebih murah ditambah tata niaga rotan yang menghancurkan nilai ekonomi produk asli Indonesia tersebut.  

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) Julius Hoesan di Jakarta, Senin (8/8/2011). Indonesia merupakan produsen terbesar rotan alam dunia yang dihasilkan dari hutan tropis Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.  

"Pemerintah sudah 25 tahun mengatur regulasi tata niaga rotan untuk menghambat ekspor rotan alam guna memproteksi industri hilir yang berpusat di Pulau Jawa. Namun, cara ini terbukti gagal mengembangkan industri hilir rotan di dalam negeri dan malah mendorong penciptaan rotan imitasi yang menghantam nilai ekonomi rotan alam di hulu," ujarnya.  

Indonesia memiliki 85 persen populasi rotan alam dunia dengan potensi produksi sedikitnya 247.0000 ton per tahun. Julius mengklaim, daya serap rotan alam industri permebelan domestik saat ini tidak sampai 20.000 ton per tahun sehingga suplai bahan baku pun melimpah.  

Dari 350-an spesies rotan yang tumbuh di Indonesia, hanya tujuh spesies yang dimanfaatkan industri mebel rotan di Pulau Jawa dan itu pun tidak semua ukuran yang tersedia bisa terserap. "Pemerintah harus memperbaiki tata niaga ini agar produsen rotan alam di daerah pun bisa berkembang," jelasnya.