Belanja Rutin dan Subsidi Idealnya 50 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Porsi anggaran belanja rutin dan subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terlalu besar, yang dapat mencapai 70 persen. Oleh karena itu, persentase ini harus ditekan secara gradual.

Hal ini dikemukakan oleh peneliti ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Zamroni Salim kepada Kompas.com, via telepon, Selasa ( 16/8/2011 ).

"Sebenarnya porsi subsidi ini tidak besar. Tapi masalah subsidi ini kan sasarannya mau ke mana," ujar Zamroni.

Menurutnya, anggaran subsidi yang sebagian besar diperuntukkan bagi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik ini sebenarnya terbuang percuma. "(Sebanyak) 80 persen subsidi BBM dibakar begitu saja, paling besar (digunakan) di Jakarta," tambah dia.

Ada baiknya, lanjut dia, subsidi ini bisa dialokasikan oleh pemerintah ke bentuk yang lebih pas seperti mendirikan fasilitas kesehatan. "Bukan subsidi dalam bentuk cash transfer. Itu tidak mendidik," sebutnya.

Sementara itu, mengenai belanja rutin yang menurutnya sebagian besar hanya untuk kegiatan yang kurang penting, diantaranya kunjungan ataupun studi lapang yang dilakukan pegawai pemerintah, harus ditekan.

Bahkan, lanjut dia, sebenarnya dari 70 persen APBN untuk belanja rutin dan subsidi ini, sebanyak 30 persennya ini habis untuk inefisiensi birokrasi dan korupsi. "(APBN) ini kan sebenarnya lanjutan program pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, saya melihat ini bisa ditekan, dari 70 persen ke 60 persen. Tidak langsung 50 persen. Ini kan harus gradual," harap dia.

Untuk diketahui, gabungan APBN dan APBD 2011 , alokasi anggaran untuk belanja rutin (pegawai) mencapai 61 persen dari total anggaran. Sementara subsidi mencapai 14 persen.