Distribusi PNS Harus Dievaluasi

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didesak mengevaluasi distribusi pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu untuk mengatasi ketimpangan kebutuhan tenaga di berbagai satuan kerja.

Menurut anggota Komisi I DPRD Kepulauan Bangka Belitung Aksan Fisyawan, sejumlah satuan kerja kelebihan tenaga. Sebaliknya, sebagian lagi kekurangan tenaga dan terus mendesak penambahan.

"Ada satuan kerja memiliki lebih dari tiga orang eselon tiga. Seharusnya tidak sebanyak itu pejabat di satuan kerja," kata Aksan, Selasa (23/8/2011) di Pangkal Pinang.

Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Bangka Belitung didesak untuk segera mengevaluasi distribusi itu. Bila tidak mampu melakukan sendiri, sebaiknya segera menunjuk konsultan independen.

"Evaluasi soal distribusi, kebutuhan setiap satuan kerja, dan ketersediaan tenaga. Selesai evaluasi, segera mutasi dari satuan yang berlebih ke satuan yang kekurangan," tutur Aksan.

Namun, kata Aksan, mutasi itu harus dijaga dalam koridor profesional. Pasalnya, menjelang pemilihan gubernur Kepulauan Babel pada Februari 2012 dikhawatirkan mutasi itu dipakai untuk memperkuat posisi calon tertentu.