ADB Salurkan Kredit Pembangunan

MANILA, KOMPAS.com -- Bank Pembangunan Asia (ADB) memberi pinjaman sebesar 200 juta dollar AS untuk membantu upaya Indonesia membangun pemerintah daerah yang kuat, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di daerah.

Dewan Direktur ADB telah menyetujui pinjaman sub-program kedua untuk Program Reformasi Keuangan dan Tata Pemerintahan Daerah Yang Kedua (The Second Local Government Finance and Governance Reform Program) dengan masa pinjaman 15 tahun. Inisiatif ini membantu meningkatkan kemampuan keuangan dan manajemen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pelayanan publik yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah.

"Sejak tahun 2001 pemerintah telah mendelegasikan fungsi-fungsi penting dalam pengelolaan belanja dan pendapatan negara kepada pemerintah daerah yang sekarang bertanggungjawab dalam menyediakan hampir seluruh layanan dasar," kata Juan Luis Gomez, Spesialis Senior Managemen Publik di Kantor Pusat ADB di Manila.

"Memperkuat pemerintah daerah agar bisa membelanjakan dana pemerintah secara efektif dan menyediakan layanan secara efisien dan adil sangat penting untuk meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan di daerah," jelasnya.

Bagian kedua dari pinjaman program ini menargetkan reformasi dalam enam bidang utama termasuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana yang telah didelagasikan ke daerah, memperbaiki kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki penyediaan layanan publik dan mengembangkan lebih banyak sumber pendapatan dari daerah.

Langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mendorong reformasi di antaranya meliputi finalisasi strategi desentralisasi fiskal secara menyeluruh, pendelegasian wewenang pengelolaan pajak kepada pemerintah daerah secara bertahap dan upaya-upaya rintisan untuk memperkenalkan penyusunan anggaran berbasis gender.

ADB memperkirakan bahwa manfaat ekonomi secara langsung dari program ini dalam jangka menengah akan mencapai sekitar 820 juta dollar AS. Setengah berasal dari perbaikan sistem manajemen keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya berasal dari peningkatan efisiensi dalam mengumpulkan pajak properti yang pengelolaannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah antara 2011-2014.

Untuk dapat meningkatkan hasil menjadi lebih baik lagi, ADB telah menyusun kerangka kerja pasca program kemitraan. Kerangka kerja itu akan mengidentifikasi reformasi serta hal lain yang perlu dilakukan pada masa depan untuk memperbaiki lingkungan kebijakan dan memperkuat kemampuan kelembagaan dari pemerintah daerah.

ADB yang berkedudukan di Manila bertekad untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua pihak, pertumbuhan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan dan integrasi regional.

ADB berdiri pada tahun 1966 dan dimiliki oleh 67 negara anggota di mana 48 di antaranya ada di kawasan Asia. Pada tahun 2010 ADB menyetujui pinjaman sebesar 17,51 miliar dollar AS termasuk pembiayaan bersama. Selain itu program pembiayaan perdagangan ADB memberi bantuan sebesar 2,8 miliar dollar AS.