Kontras Sambut Baik Dialog Pemerintah dengan Amnesty International

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengapresiasi langkah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang telah menerima organisasi HAM, Amnesty International, Selasa (6/12/2011). Ketua Dewan Pengurus Kontras Usman Hamid mengatakan, hal tersebut merupakan sebuah langkah positif untuk memulai penyelesaian berbagai persoalan HAM di Papua.

"Kita menyambut baik langkah Menko Polhukam Djoko Suyanto yang menggelar pertemuan untuk membahas Papua bersama organisasi HAM terbesar di dunia, Amnesty International, hari ini. Ini adalah sebuah langkah positif," ujar Usman di Jakarta, Selasa.

Usman memaparkan, dalam pertemuan tersebut, Amnesty International (AI) mendorong pertanggungjawaban pemerintah terhadap persoalan HAM di Papua. Selain itu, Amnesty juga meminta pembebasan 90 orang yang ditahan di penjara Papua dan Maluku karena telah menunjukkan ekspresi dan pendapat yang dinilai pro-kemerdekaan.

"Pemerintah berkewajiban dan mempunyai hak untuk memelihara keamanan publik. Namun, itu harus dengan memastikan bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul tak melebihi yang dibolehkan oleh hukum internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia," kata Usman.

Terkait Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), lanjut Usman, Amnesty meminta agar pemerintah melaksanakan sepenuhnya otonomi khusus serta membentuk pengadilan dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Papua. Menko Polhukam, menurut Usman, sempat mengemukakan komitmen pemerintah untuk terus memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM dalam hal tersebut.

"Namun, hal itu dikritik oleh Amnesty karena hukumannya ringan, karena sebagian besar hanya diberikan sanksi administratif dan bersifat tertutup," katanya.

Lebih lanjut, Usman mengharapkan dialog antara pemerintah dan Amnesty International ini dapat terus dijalin dengan baik. Peran wartawan atau pemantau yang independen, termasuk dari internasional, kata Usman, sangat diperlukan agar pihak berkonflik tidak terus saling tuding.