BI: Sederhana, Hitung Inflasi Pembatasan BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan, perhitungan inflasi terkait rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April nanti sederhana saja. Inflasi dihitung berdasarkan jumlah kendaraan pribadi, yang menggunakan premium yang nantinya beralih ke pertamax dan bahan bakar gas, hingga penghitungan tambahan pengeluaran rumah tangga.

Darmin menerangkan, garis besar rencana pembatasan BBM bersubsidi yakni kendaraan roda empat milik pribadi tidak akan diizinkan membeli premium. Angkutan umum atau kendaraan pelat kuning dan sepeda motor yang boleh mengonsumsi BBM bersubsidi.

"Nah kita tahu berapa besar itu jumlah kendaraan, berapa banyak kendaraan umum, berapa banyak kendaraan pribadi yang pakai premium sehingga kita bisa hitung berapa yang akan pindah ke pertamax. Dengan sebuah catatan bahwa akan ada juga fasilitas supaya bisa gunakan gas," ujar Darmin, dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (12/1/2012).

Namun, untuk gas, Darmin berujar bahwa akan BI menggunakan asumsi karena belum ada pengalaman dalam pemakaiannya. Hitungan itu ditambah asumsi tadi, kemudian dihitung berapakah peningkatan pengeluaran pengguna karena harus pindah dari premium ke pertamax. "Berapa pengeluaran rumah tangga meningkat, dan itu kemudian bisa dihitung dampaknya ke inflasi," sebutnya.

Dengan catatan, lanjut Darmin, akan ada koreksi jika harga bahan bakar naik. Pasalnya, volume konsumsi pasti terpengaruh karena daya beli masyarakat kemungkinan akan sesuai dengan harga bahan bakar, khususnya pada masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan.

"Hitung-hitungannya standar saja, ada persoalan price effect-nya, ada persoalan income effect-nya, elastisitasnya," urai Darmin.

Dari perhitungan jika kendaraan pribadi berpindah ke pertamax dan sebagian pindah ke bahan bakar gas, maka inflasi akan naik paling rendah 0,72 persen dan paling tinggi 0,94 persen.

"Dengan hitungan itu, ditambah proyeksi kita terhadap inflasi kalau kebijakan itu tidak ada, sebesar 4,5 persen. Kalau Anda tambahkan, dia masih pada angka 5,22 persen-5,4 persen," tuturnya. Dengan kata lain, Darmin menerangkan, inflasi masih bisa dikendalikan dengan berada pada target pemerintah yakni 3,5 persen-5,5 persen.

Seperti diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) mempertanyakan cara perhitungan BI terkait dampak pembatasan BBM bersubsidi terhadap inflasi. Hal ini disampaikan lantaran porsi konsumen yang lari ke pertamax dan bahan bakar gas belum bisa dipastikan. BPS masih harus melakukan simulasi untuk kemudian bisa mengira jumlah kenaikan inflasi.

"Saya enggak tahu apakah dia (BI) sudah menghitung. Kan harus dihitung, berapa yang lari ke pertamax. Kalau yang lari ke pertamax itu kan artinya harganya naik 100 persen. Berapa persen yang lari ke gas. Baru ketahuan," ujar Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Djamal, di Jakarta, Rabu (11/1/2012).