Pemerintah Batasi BBM Subsidi Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tetap bergulir mulai 1 April 2012 nanti. Cuma, kebijakan ini hanya berlaku bagi para pejabat negara.

Cakupannya adalah pejabat pusat, daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. "Kami tidak boleh menggunakan BBM subsidi," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat silaturahim dengan wartawan di Istana Negara, Senin (13/2/2012) malam.

Menurut Hatta, Menteri ESDM akan menerbitkan peraturan Menteri ESDM untuk melaksanakan kebijakan pembatasan itu. Selain itu, Menteri ESDM juga telah mendapat mandat dari Presiden untuk menentukan serta mengatur kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi secara umum.

Hatta menambahkan, pemerintah juga tidak menutup peluang untuk menyesuaikan harga BBM subsidi dengan harga pasar minyak dunia. Dengan kata lain, opsi mendongkrak harga BBM subsidi tetap berlaku. "Saat ini sedang dikaji, tidak boleh ditutup," katanya.

Sebagai info saja, kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi itu tertuang dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar tertentu. Presiden telah menandatangani Perpres ini sejak 7 Februari lalu. (Hans Henricus/Kontan)