Mencermati Akar Persoalan

The American way of life is not negotiable. Gaya hidup Amerika tidak untuk dinegosiasikan, begitu seru Presiden George HW Bush pada sidang pleno Konferensi Tingkat Tinggi Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brasil, Juni 1992.

Sepuluh tahun kemudian, Presiden George W Bush (Bush muda) memutuskan tidak menghadiri World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan. Ia mengutus Menteri Luar Negeri Collin Powell.

Ketika Juru Bicara Gedung Putih Ari Fleischer ditanya apakah presiden yang baru (George W Bush) akan meminta warga Amerika mengurangi konsumsi dalam upaya mengurangi polusi, jawabnya ”tidak”. Komitmen yang dibuat saat itu justru, ”Gaya hidup Amerika diberkati, (oleh karena itu) harus dipertahankan dengan cara apa pun.”

Gaya hidup senantiasa berkaitan dengan energi dan ”gaya hidup modern” selalu mengacu pada gaya hidup di negara industri. Selama puluhan tahun, negara industri ”berpesta” memboroskan energi untuk menopang gaya hidup mereka. ”Pesta” itu meminggirkan jutaan warga negara dunia ketiga penghasil bahan bakar fosil.

Tak bisa dimungkiri, negara industri—belakangan juga China dan India—bergantung pada komoditas murah, khususnya bahan bakar fosil, untuk mempertahankan ekonomi yang didorong belanja konsumen.

Baik sektor pertanian intensif dan produktif maupun semua transportasi dan industri penopang kebutuhan hidup bergantung langsung atau tak langsung pada bahan bakar fosil.

Ketergantungan itu menyebabkan agresi untuk menguasai negara penghasil minyak demi menjamin akses pasokan bahan bakar. Upaya mendapat ekstraksi bahan bakar fosil semurah mungkin mendorong ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perusakan sosial-ekologis.

Hulu-hilir

Persoalan energi disesaki kepentingan politik berbagai kelompok. Di lain pihak, polaritas negara industri dan negara dunia ketiga berlaku pada kelompok-kelompok masyarakat di suatu negara sehingga penggunaan energi tidak berkeadilan dan tidak rasional.

Larry Lohman dari The Corner House, lembaga internasional yang berfokus pada politik energi, mengingatkan, pembangunan kota-kota negara berkembang banyak mengacu pada pembangunan kota besar yang konsumtif dan menghilangkan budaya hidup hemat serta penghargaan pada alam.

”Yang terus menjadi perbincangan adalah masalah pasokan dan harga, artinya konsumsi. Persoalan hulunya tak pernah dibahas,” tegas Koordinator Forum Masyarakat untuk Keadilan Iklim Siti Maimunah.

”Kita tak pernah dididik menelusuri dari mana dan bagaimana proses barang yang kita konsumsi. Kita tak pernah dididik memahami sumber daya alam kita terbatas.”

Maimunah mengingatkan, Indonesia sumber bahan mentah yang murah dan pasar yang besar. Di wilayah hulu, sumber energi dikuasai korporasi, sebagian besar untuk ekspor. Bahan baku energi itu dijual murah, sama sekali tak menghitung biaya eksternalnya. Sementara di hilir, perusahaan asing mendapat peran besar.

”Jadi, masalah energi bukan sekadar bagaimana memenuhi pasokan dan bicara harga. Kita harus bicara energi sebagai hajat hidup orang banyak dan punya makna ekonomi, politik, sosial, dan budaya,” ujar Maimunah. (MH)