LSI: 86 Persen Publik Tolak Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia, sebanyak 86,6 persen responden menyatakan menolak jika harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan pemerintah. Hanya 11,26 persen setuju kenaikan dan sisanya, yakni 2,14 persen, tidak menjawab.

Hasil survei itu disampaikan Adjie Alfaraby, peneliti LSI, saat jumpa pers di Kantor LSI di Jakarta, Minggu (11/3/2012 ).

Survei itu dilakukan pada 5-8 Maret 2012 terhadap 440 responden yang dipilih secara random. Menurut Adjie, seluruh responden diberikan handset yang sudah diprogram untuk menjawab survei.

Adjie menjelaskan, responden yang menolak mayoritas di semua segmen ekonomi, lokasi tempat tinggal baik di desa maupun kota, jenis kelamin, level pendidikan, pendukung partai politik, ataupun pendukung calon presiden yang saat ini mencuat.

Tingginya penolakan terhadap kenaikan harga BBM juga terlihat dalam dua survei LSI sebelumnya. Adjie mengatakan, sebesar 82,3 persen responden menolak kenaikan harga BBM ketika suvei tahun 2005 dan sebesar 75,1 persen menolak pada tahun 2008 . "Yang paling ditolak adalah kenaikan harga Premium ketimbang Pertamax, Pertamax Plus, atau solar. Ini lumrah karena berdasar survei LSI, 71,1 persen publik menggunakan premium," tutur Adjie.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga BBM per 1 April 2012. Pemerintah telah mengajukan usulan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 1.500 per liter dalam Rancangan APBN Perubahan 2012.

Dalam RAPBN-P 2012, pemerintah mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok 105 dollar AS per barrel. Namun, pemerintah minta diberi keleluasaan untuk kembali menaikkan harga premium dan solar jika perkembangan ICP mencapai 5 persen di atas asumsi ICP dalam APBN-P 2012.