Kenaikan Harga BBM Hanya Solusi Sesaat

Jika tak dikurangi, pemerintah berargumen, subsidi akan membengkak menjadi Rp 191 triliun. Harga minyak bumi diasumsikan rata-rata 105 dollar AS (dalam UU APBN 2012 asumsi harga 90 dollar AS) dan produksi minyak mentah nasional 930.000 barrel per hari.

Pendekatan dalam menghadapi risiko kenaikan harga migas dunia tersebut tetap berlandaskan kekhawatiran terjadinya kenaikan harga minyak mentah yang lebih tinggi. Saat ini akibat krisis di Selat Hormuz dan tingginya permintaan minyak dari Amerika Serikat.

Program konkret

Kenaikan harga BBM adalah buah pengelolaan anggaran yang mengunci APBN dengan porsi anggaran subsidi energi yang lebih besar dari anggaran belanja lain. Indonesia juga terpasung tingginya volume BBM bersubsidi, dengan kemungkinan melonjak dari 40 juta kiloliter menjadi 47 juta kiloliter tahun 2012.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, pertengahan Maret lalu, mengatakan, pada 2005-2008 anggaran subsidi BBM selalu lebih besar dari anggaran infrastruktur, kesehatan, dan anggaran pendidikan.

Baru pada 2009-2011 anggaran subsidi ditekan hingga lebih rendah dari anggaran pendidikan dan infrastruktur. Namun, anggaran kesehatan selalu kalah besar.

Berbagai kondisi tersebut, menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, sudah saatnya diperbaiki. Pemerintah harus mengalihkan subsidi BBM dan listrik ke program yang lebih konkret, yakni perbaikan transportasi umum untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Ini adalah syarat mutlak menekan volume konsumsi BBM bersubsidi.

Menurut Anggito, kenaikan harga BBM sebaiknya Rp 1.000 per liter atau naik 22 persen sehingga masih lebih rendah dari kenaikan rata-rata pendapatan per kapita pada 2010-2012 (25 persen). Selain itu, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) hanya diarahkan kepada 10 juta rumah tangga sasaran, bukan 18,5 juta rumah tangga sasaran seperti rencana pemerintah.

”Dengan membatasi BLSM ke 10 juta rumah tangga sasaran, anggaran yang dibutuhkan hanya Rp 10 triliun. Pemerintah menghemat Rp 15 triliun. Penghematan itu digunakan untuk percepatan pengalihan ke bahan bakar gas dan transportasi umum,” tutur Anggito di Jakarta, Senin (26/3/2012).

Ekonom Dradjad H Wibowo melihat ketidakjelasan ini disebabkan perhitungan politis lebih kental ketimbang substansi masalah. Contohnya, BLSM sepatutnya tidak ada karena hanya ada satu partai politik yang diuntungkan, yakni Partai Demokrat. Penerima BLSM cenderung akan berterima kasih sehingga tetap terjaga menjadi pemilih Partai Demokrat.

Ibarat mengayuh kapal, pemerintah harus menambal banyak kebocoran dan menentukan arah lebih tepat ke mana kebijakan energi mengarah. Mengurangi subsidi BBM hanya solusi sesaat.