Presiden Setuju Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak Bertambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung usulan menaikkan besaran penghasilan yang masuk kategori penghasilan tidak kena pajak. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Muhaimin menyampaikan hal itu dalam silaturahim dengan pimpinan serikat buruh di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Senin (23/4/2012) malam. Agenda tahunan ini dihadiri Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hasanuddin Rachman, dan sedikitnya 400 pengurus serikat buruh.

”Presiden menyampaikan hal ini dalam rapat terbatas 16 April lalu. Beliau menyetujui usulan agar penghasilan tidak kena pajak dinaikkan supaya buruh bisa lebih sejahtera,” ujar Muhaimin.

Rp 2 juta per bulan

Muhaimin sejak sebulan lalu mengusulkan agar penghasilan tidak kena pajak dinaikkan dari Rp 1,32 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Pemerintah berharap daya beli masyarakat bisa meningkat. Kondisi akan turut mendorong sektor riil.

Usulan kenaikan penghasilan tidak kena pajak ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendorong kesejahteraan buruh. Strategi lainnya adalah mendorong perusahaan yang mampu agar menaikkan standar kesejahteraan pekerja.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo seusai menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi menyatakan, pemerintah sedang mengevaluasi usulan ini. Hasil kajian akan dibahas pada sidang kabinet. Keputusan selanjutnya akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas.

Apakah besaran penghasilan tidak kena pajak yang dibahas adalah Rp 2 juta seperti usulan Menakertrans, Agus mengatakan, nilai tersebut masih dikaji. ”Kami membicarakan hal seperti itu, tetapi belum bisa disampaikan secara resmi,” kata Agus.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menyambut baik karena banyak upah minimum provinsi (UMP) lebih dari Rp 1,3 juta per bulan. Timboel meminta pemerintah mengalokasikan subsidi langsung bagi buruh bergaji di bawah Rp 2 juta per bulan agar bisa hidup sejahtera.

Menurut Timboel, kenaikan penghasilan tidak kena pajak tidak akan mengganggu target penerimaan PPh 21 dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp 89 triliun.

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengatakan, kenaikan penghasilan tidak kena pajak akan berdampak kepada pekerja formal. Kebijakan ini dikhawatirkan baru menyentuh buruh berpenghasilan di atas UMP dan tidak sepenuhnya sesuai tujuan.

Yanuar meminta pemerintah menghitung cermat rencana tersebut. Dia khawatir, kenaikan penghasilan tidak kena pajak malah memicu inflasi karena harga konsumsi agregat ikut naik. ”Perlu ada insentif pajak bagi perusahaan. Semakin tinggi upah buruh, semakin rendah PPh perusahaan. Bukti kenaikan upah atas inflasi ini boleh menjadi pemotong PPh perusahaan,” ujar Yanuar. (HAM/LAS)