Mental Korupsi Sudah Merata

Jakarta, Kompas - Perampokan uang negara oleh birokrat pemerintah lewat manipulasi perjalanan dinas mencerminkan meratanya mental korupsi di lingkungan birokrasi. Untuk menanggulanginya, diperlukan pemimpin yang bersih dan jujur serta perombakan radikal di birokrasi sehingga menciptakan pemerintahan yang baik.

Penilaian itu dikemukakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat secara terpisah di Jakarta, Selasa (15/5).

Penilaian ini terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa ada indikasi perampokan uang rakyat yang merata di semua instansi pemerintah lewat perjalanan dinas. Ditemukan penyelewengan sebesar 30-40 persen dari biaya perjalanan dinas Rp 18 triliun selama setahun (Kompas, 14/5).

Menurut Ahmad Syafii Maarif, praktik penyelewengan biaya perjalanan dinas di lingkungan birokrasi pemerintah memang sudah lama menggejala. Melihat temuan BPK, mungkin saja perilaku korup tersebut kian parah belakangan ini. Semua itu menggambarkan mental korupsi sudah merata di hampir semua lini pemerintahan.

Birokrasi pemerintah itu ditentukan pemimpinnya, seperti menteri, gubernur, wali kota, dan bupati. Jika banyak pemimpin birokrasi itu ternyata sekarang korupsi, dan sebagian sudah masuk proses hukum, tentu aparat di bawahnya punya kemungkinan korupsi juga.

”Korupsi birokrasi sekarang itu mencerminkan perilaku elite yang korup. Kepala-kepala birokrasi itu sarat masalah. Susah mencari orang baik di lingkungan birokrasi,” katanya.

Untuk menanggulanginya, perlu perombakan birokrasi besar-besaran. Masyarakat harus mencari pemimpin nasional sampai daerah yang sungguh bersih, jujur, dan mau bekerja memperbaiki keadaan. Itu bisa dilakukan lewat Pemilihan Umum 2014 nanti.

”Sementara ini, kita jangan berhenti menyuarakan protes atas penyelewengan dan korupsi di pemerintahan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan masing-masing. Jangan didiamkan,” katanya.

Komaruddin Hidayat menilai, temuan BPK itu semakin memperkuat kenyataan bahwa pemerintah gagal memberantas korupsi. Apalagi banyak kepala daerah dan politisi di legislatif yang diajukan partai politik ternyata terjerat kasus korupsi. Akibatnya, uang rakyat dirampok dan masa depan bangsa dihambat oleh praktik jahat korupsi dalam berbagai bentuk.

”Para pejabat dari partai politik cenderung mengembangkan budaya kerja yang bertentangan dengan sistem profesional. Menjelang pemilu, mereka sibuk cari dana untuk partai,” ujarnya.