Pemerintah Tak Serius Benahi Transportasi Umum

Kompas.com - 21/05/2012, 10:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno berpendapat, para walikota baik di kota besar dan kota metropolitan harus mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memperbaiki transportasi umum. Mereka, kata Djoko, seharusnya meminta Pemerintah untuk menggulirkan dana alokasi khusus (DAK).

"Seyogyanya para walikota metropolitan dan kota besar berhimpun untuk bersama mendesak dan meminta pada Presiden SBY agar segera menggulirkan dana alokasi khusus (DAK) Transportasi Massal," sebut Djoko kepada Kompas.com, Senin (21/5/2012).

Desakan itu diperlukan mengingat masalah transportasi di kota besar dan metropolitan kian parah. Pemerintah hanya memberikan bantuan teknis, pemberian bus, dan penambahan halte selama ini.

Menurut Djoko, upaya itu belum bisa menyelesaikan persoalan angkutan umum dengan cepat. Sebagai solusi, ia berharap Pemerintah bisa menggulirkan DAK. Djoko mengatakan, pemerintah bukannya tidak mempunyai dana tapi lebih kepada tidak adanya keseriusan dan komitmen. Bila anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 150 triliun pada tahun lalu dibelanjakan untuk merevitalisasi angkutan umum perkotaan berbasis bus, dia menilai, itu sudah cukup.

Apalagi menurut Pasal 139 dan 158 Undang-undang Nomor 22/2009 ttg LLAJ sudah jelas menjadi pijakan Pemerintah untuk menyelenggarakan angkutan umum perkotaan. "Sampai sekarang, Pemerintah belum pernah mengeluarkan DAK angkutan umum," sambungnya.

Sebagai dampak, masyarakat pun harus menanggung biaya transportasi yang semakin mahal. Polusi udara di perkotaan juga kian buruk. Belum lagi waktu perjalanan bertambah lama karena jumlah titik kemacetan semakin banyak. "Konsumsi BBM bertambah, kecelakaan tak menurun, dan korban kecelakaan usia produktif meningkat," tambah Djoko.

"Secara organisasi APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) bisa turut mengingatkan Presiden SBY akan pentingnya layanan transportasi umum yang memadai bagi masyarakat sekarang dan ke depan," pungkasnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorErlangga Djumena

    Close Ads X