Pemborosan Tak Hanya di Perjalanan Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemborosan anggaran pemerintah tidak saja terjadi di perjalanan dinas. Di pos lain pun terjadi, bahkan ditengarai nilainya besar.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo saat menjawab pertanyaan wartawan seusai memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta, Senin (21/5/2012), menyatakan, perjalanan dinas adalah salah satu pos belanja anggaran yang masih boros atau ditemukan ada ketidaktaatan atas aturan normatif. Di luar itu, masih banyak terjadi pemborosan.

”Jadi, kita jangan melihat hanya perjalanan dinas, tetapi masih ada lagi di pos-pos lain yang membahayakan. Begitu banyak ketidaktaatan atau ketidaktertiban yang mesti dirapikan. Dan saya setuju sekali bahwa inspektur jenderal harus berperan,” kata Agus.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah anggota staf pada unit eselon II salah satu kementerian, pemborosan anggaran juga marak terjadi pada pos pengadaan barang dan jasa. Barang dan jasa yang diadakan sejatinya banyak yang tak penting atau tak diperlukan untuk kepentingan pelayanan publik. Orientasinya sebenarnya adalah mengadakan proyek untuk bagi-bagi uang.

Jadi, program lelang elektronik yang didesain untuk mendorong transparansi sejatinya hanya kulit. Hal yang terjadi sebenarnya adalah penunjukan langsung. Akibatnya, tak sedikit barang yang telah diadakan berkualitas buruk, bahkan tidak berfungsi sama sekali.

Badan Pemeriksa Keuangan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2011 menyebutkan ada ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 7.967 kasus senilai Rp 18,96 triliun. Pada IHPS II-2012, sebanyak 1.056 kasus senilai Rp 6,99 triliun. (LAS)