Kuala Lumpur, Kompas
”Kami siap mengembangkan infrastruktur BBG (bahan bakar gas),” kata Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) Hendi Prio Santoso, di sela-sela acara pembukaan pameran dan konferensi gas internasional, Senin (4/6), di Kuala Lumpur, Malaysia, seperti dilaporkan wartawati Kompas
Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penghematan energi. Beberapa kebijakannya adalah pelarangan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil dinas instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) mulai 1 Juni 2012 serta percepatan konversi BBM ke BBG.
Sejauh ini, konversi BBM ke BBG terkendala minimnya infrastruktur penyedia BBG. Apalagi harga BBM bersubsidi
”Kami akan bertemu dengan pemerintah daerah untuk mendorong agar transportasi umum, kendaraan dinas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, dan BUMD bisa beralih ke BBG,” kata Direktur Pengusahaan PT PGN Jobi Triananda. Dengan anggaran operasional daerah yang terbatas, pemerintah diharapkan akan melirik BBG untuk kendaraan dinas.
Terkait hal itu, pihaknya menawarkan kerja sama kepada para pengusaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Jadi pemilik SPBU cukup menambah dispenser dan kompresor BBG sehingga tidak butuh biaya investasi tinggi. Selanjutnya, PGN akan membangun infrastruktur yang menghubungkan jaringan pipa gas dengan SPBU. Syaratnya, lokasi SPBU berpotongan atau dekat dengan jaringan pipa gas.
Bagi pengusaha yang berminat, pihaknya akan segera melakukan survei lapangan.
Saat ini, PT PGN baru melaksanakan sosialisasi pola kerja sama itu dan masih menunggu hasil kajian dari Himpunan Wirausahawan Migas mengenai keekonomian BBG di SPBU mereka.