Kompas.com - 13/09/2012, 07:44 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran perjalanan dinas untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah pada tahun 2013 senilai Rp 21 triliun. Angka tersebut jauh melampaui alokasi program-program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfie OFP, di Jakarta, Rabu (12/9/2012), menunjukkan, program pemberdayaan rakyat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan bantuan bagi siswa miskin masing-masing senilai Rp 7,3 triliun dan Rp 10 triliun.

”Biaya perjalanan dinas Rp 21 triliun itu bentuk pemborosan,” kata Dolfie.

Mengacu pada laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas perjalanan dinas kementerian dan lembaga tahun 2011, Dolfie melanjutkan, terjadi pemborosan sebesar 40 persen dari total anggaran senilai Rp 18 triliun.

Jika disimulasikan pada alokasi tahun 2013 senilai Rp 21 triliun, potensi pemborosannya ditaksir mencapai Rp 8,4 triliun.

”Jadi, potensi pemborosan di perjalanan dinas tahun 2013 jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran Jamkesmas sebesar Rp 7,3 triliun dengan sasaran 86 juta orang,” kata Dolfie.

Pembanding lain adalah anggaran program keluarga harapan sebesar Rp 3 triliun dan subsidi pelayanan publik sebesar Rp 2 triliun.

Secara terpisah, ekonom dari Econit Advisory Group, Hendri Saparini, berpendapat, setiap tahun BPK menemukan pemborosan, bahkan indikasi korupsi pada pengelolaan anggaran pemerintah.

Namun, hal itu tidak pernah sungguh-sungguh digunakan pemerintah sebagai bahan evaluasi. Buktinya, persoalan klasik seperti besarnya perjalanan dinas terus terjadi. Evaluasi pemerintah sejauh ini masih sebatas soal penyerapan anggaran dan belum benar-benar sampai pada ukuran kinerja.

Dukung kegiatan utama

Perjalanan dinas, menurut Hendri, boleh-boleh saja sepanjang benar-benar diperlukan untuk mendukung kegiatan utama. Persoalannya, realisasi perjalanan dinas acap kali lebih besar daripada proyek utamanya sendiri.

”Kita memang perlu reformasi politik anggaran. Kita tidak pernah menempatkan siapa yang prioritas dan yang tidak. Akibatnya, yang tidak prioritas bisa mendapatkan anggaran jauh lebih besar dibandingkan yang prioritas,” kata Hendri. (LAS)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Whats New
Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Whats New
E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

Whats New
Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Whats New
Ini Upaya Super Indo Jika Harga Daging dan Telur Mahal Akibat Larangan Ekspor Gandum India

Ini Upaya Super Indo Jika Harga Daging dan Telur Mahal Akibat Larangan Ekspor Gandum India

Whats New
Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Spend Smart
Menteri PANRB kepada ASN: Jangan Memaki-maki Pemerintahan

Menteri PANRB kepada ASN: Jangan Memaki-maki Pemerintahan

Whats New
Pemerintah Usul Perubahan ICP, Subsidi BBM dkk Bertambah Rp 74,9 Triliun

Pemerintah Usul Perubahan ICP, Subsidi BBM dkk Bertambah Rp 74,9 Triliun

Whats New
IHSG Naik Tipis Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Masih di Level Rp 14.700-an

IHSG Naik Tipis Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Masih di Level Rp 14.700-an

Whats New
Kapal Berbendera RI Masuk 'White List' Setelah 2 Dekade, Dulu Sempat Dicap Tidak Aman

Kapal Berbendera RI Masuk "White List" Setelah 2 Dekade, Dulu Sempat Dicap Tidak Aman

Whats New
Harga Cabai dan Telur Ayam Naik, Berikut Harga Pangan Hari Ini

Harga Cabai dan Telur Ayam Naik, Berikut Harga Pangan Hari Ini

Whats New
Kemenperin: Berkat Hilirisasi, Ekspor Industri Manufaktur Terus Naik dan Mendominasi

Kemenperin: Berkat Hilirisasi, Ekspor Industri Manufaktur Terus Naik dan Mendominasi

Whats New
Respons Cepat Kendalikan PMK, Mentan SYL Bantu Obat-obatan Hewan Ternak di Sumedang

Respons Cepat Kendalikan PMK, Mentan SYL Bantu Obat-obatan Hewan Ternak di Sumedang

Whats New
Mau Beli Minyak Goreng? Simak Perbandingan Harganya di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Mau Beli Minyak Goreng? Simak Perbandingan Harganya di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Spend Smart
Kembali Turun, Ini Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia pada Kuartal I-2022

Kembali Turun, Ini Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia pada Kuartal I-2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.