Kenaikan Tarif Listrik

Rencana kenaikan tarif listrik lebih dipilih karena secara politik risiko dan resistensinya relatif lebih bisa ditangani. Sementara secara ekonomi pemerintah memandang kebijakan ini cukup efektif mengurangi anggaran subsidi energi, meskipun sebenarnya tidak cukup signifikan jika dibandingkan kenaikan harga BBM. Jadi, pertimbangan yang dikedepankan adalah politik dan bukan rasionalitas ekonomi.

Bukan prioritas

Ditinjau dari urgensi terhadap pembenahan permasalahan di sektor energi, kenaikan tarif listrik sebenarnya juga bukan prioritas. Kenaikan harga BBM jauh lebih prioritas karena disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi sudah sedemikian lebar sehingga subsidi yang sudah salah sasaran menjadi semakin parah.

Kenaikan tarif listrik juga relatif tidak semendesak kenaikan harga BBM karena subsidi listrik yang diberikan berdasarkan golongan konsumen relatif sudah jauh lebih tepat sasaran. Kenaikan tarif listrik lebih tak jadi prioritas lagi dalam konteks pembenahan sektor kelistrikan. Sebab yang lebih diperlukan adalah pembenahan dalam pengelolaan energi primer pembangkit PLN.

Hasil audit BPK pada September 2011 menemukan, akibat tak terpenuhinya kebutuhan bahan bakar gas untuk pembangkit, terjadi inefisiensi Rp 17,9 triliun pada 2009 dan Rp 19,69 triliun pada 2010. Jika inefisiensi dalam pemenuhan bahan bakar pembangkit PLN ini dibenahi, dapat dikatakan kenaikan tarif listrik sebenarnya tidak atau setidaknya belum diperlukan.

Jadi, pilihan kebijakan yang diambil memang bukan karena kebijakan itu paling mendesak. Namun, dengan persetujuan dari Komisi VII DPR yang sudah di tangan pemerintah, masyarakat relatif tak punya pilihan lain selain menerimanya.

PRI AGUNG RAKHMANTO Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti; Pendiri ReforMiner Institute