Pembangunan Berkelanjutan, Suatu Keharusan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penduduk dunia akan mencapai sekitar sembilan miliar jiwa pada 40 tahun mendatang disertai urbanisasi yang terus meningkat ke perkotaan. Kebutuhan terhadap pangan, bahan bakar, air bersih dan pemukiman tentunya akan meningkat.

”Di satu sisi, kondisi ini merupakan suatu peluang bisnis. Namun jika daya dukung alam kurang diperhatikan, maka akan menimbulkan masalah. Karena itu pembangunan berkelanjutan merupakan suatu keharusan,” kata Presiden World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Peter Bakker di Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Ia mengatakan hal itu dalam Sustainability Forum yang diikuti sekitar 100 pimpinan perusahaan terkemuka dan mengambil tema Solusi Bisnis untuk Keberlanjutan di Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bersama Indonesia Business Council For Sustainable Development (IBCSD). Pada pertemuan itu IBCSD meluncurkan Visi 2050 yang diresmikan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto dan disaksikan Ketua KADIN Suryo B Sulistiyo.

Peter Bakker menggambarkan, pemanasan global kini sudah berpengaruh pada ketersediaan pangan dunia. Begitupun keterbatasan energi dan air bersih, telah berpengaruh pada perekonomian dunia. ”Karena itu keseriusan perusahaan menerapkan pembangunan berkelanjutan mendesak dilakukan di seluruh dunia,” ujarnya.

Presiden IBCSD Shinta W. Kamdani dalam siaran persnya Rabu sore mengatakan, IBCSD mempromosikan solusi bisnis untuk menghadapi berbagai tantangan berat beberapa dekade ke depan.Paradigma bisnis di Indonesia harus berubah melalui kepemimpinan, tanggung jawab dan inovasi.

Visi 2050
Sebelum IBCSD meluncurkan Visi 2050, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto memaparkan tantangan dan peluang Indonesia ke depan. Untuk memanfaatkan peluang tersebut Indonesia sudah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada Mei 2011 lalu, lengkap dengan berbagai koridornya. Melalui MP3EI pemerintah mengharapkan ada investasi sekitar Rp 4.000 triliun.

Sementara itu Ketua IBCSD, Kusnan Rahmin mengatakan, pelaku usaha di Indonesia menyadari, untuk menjalankan usahanya pelaku usaha harus mempertimbangkan keseimbangan aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Pertimbangan ketiga aspek itu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

"IBCSD dapat memfasilitasi inisiatif pembangunan berkelanjutan melalui solusi bisnis, CEO leadership serta inovasi dalam penerapan praktik terbaik (best practices) dalam pembangunan berkelanjutan," jelas Kusnan Rahmin yang juga Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper.