Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu Setuju RPP Pengendalian Tembakau

Kompas.com - 20/12/2012, 04:52 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Kementerian Keuangan menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Zat Adiktif Tembakau bagi Kesehatan demi melindungi masyarakat terhadap bahaya merokok. Kementerian itu mengusulkan penyempurnaan aturan tentang penarikan produk tembakau yang melanggar ketentuan.

Sebagaimana diberitakan, para aktivis Jaringan Pengendalian Dampak Tembakau Indonesia berencana menggugat Presiden karena tak kunjung menandatangani RPP Pengamanan Zat Adiktif Tembakau bagi Kesehatan. RPP itu amanat UU Kesehatan yang harus dikeluarkan setahun sejak undang-undang ditetapkan (Kompas, 19/12).

Masalahnya, RPP itu sejak Agustus 2012 terhenti di Kemenkeu. Selanjutnya, RPP diajukan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Perindustrian telah setuju.

Menanggapi hal itu, Kemenkeu melalui surat yang ditandatangani Kepala Biro Komuni- kasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi, Rabu, menyatakan, Kemenkeu memproses RPP agar nanti berjalan efektif. Kemenkeu mengusulkan penyempurnaan aturan yang berisi penarikan produk tembakau yang melanggar ketentuan dalam RPP.

Klausul ini dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan pihak terkait.

”Menteri Keuangan memberikan masukan penyempurnaan RPP dengan surat kepada Menteri Sekretaris Negara, pada 26 November 2012,” tulis Yudi.

Kebijakan pengendalian konsumsi tembakau juga dilakukan melalui pengenaan cukai yang tiap tahun meningkat tarifnya.

Data yang diolah Abdillah Ahsan, peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan kenaikan tarif cukai tiap tahun. Sebagai contoh, tarif cukai rokok putih tahun 2011 sebesar Rp 325. Tahun 2012 naik menjadi Rp 365. Tahun 2013 akan menjadi Rp 380. Namun, kenaikan ini dinilai kecil dan tidak mampu mengendalikan konsumsi tembakau.

Diminta konkret

Dihubungi Rabu petang, Ketua Tobacco Control Support Center Kartono Mohamad mengatakan, pembahasan di Kemenkeu tak perlu selama itu. Ia berharap komitmen Kemenkeu untuk mengegolkan RPP Pengamanan Zat Adiktif Tembakau bagi Kesehatan diwujudkan secara konkret dan proses persetujuan tidak berlarut-larut.

”Perubahan seperti itu tidak perlu menunggu tiga bulan. Di kementerian lain hanya 2-3 minggu selesai,” katanya.

Widyastuti Surojo, anggota Jaringan Pengendalian Tembakau Indonesia, mengatakan, BPOM sudah bersedia mengubah pasal. Tidak lagi merekomendasikan penarikan produk kepada Kemenkeu. Penarikan akan dilakukan BPOM sendiri. (ICH)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Koperasi Gagal Bayar Bermula dari Anggota yang Awam sampai Investasi Menggiurkan

Pengamat: Koperasi Gagal Bayar Bermula dari Anggota yang Awam sampai Investasi Menggiurkan

Whats New
Berkaca dari Skandal 'Goreng Saham' Adani, Jokowi Minta OJK Perkuat Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan

Berkaca dari Skandal "Goreng Saham" Adani, Jokowi Minta OJK Perkuat Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan

Whats New
BP-AKR Turunkan Harga BBM, Cek Rincian Harganya

BP-AKR Turunkan Harga BBM, Cek Rincian Harganya

Whats New
Rinciannya Harga Beras Hari Ini di Beberapa Wilayah di Indonesia

Rinciannya Harga Beras Hari Ini di Beberapa Wilayah di Indonesia

Whats New
JD.ID Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Data Pribadi Pelanggan?

JD.ID Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Data Pribadi Pelanggan?

Whats New
Premi Asuransi Jiwa Anjlok, Ketua OJK: Ini Menunjukan Mutlaknya Penyelesaian Perusahaan Bermasalah

Premi Asuransi Jiwa Anjlok, Ketua OJK: Ini Menunjukan Mutlaknya Penyelesaian Perusahaan Bermasalah

Whats New
Melemah, IHSG Sesi I Berakhir di Bawah 6.900

Melemah, IHSG Sesi I Berakhir di Bawah 6.900

Whats New
BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31 Persen Sepanjang 2022

BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31 Persen Sepanjang 2022

Whats New
Momen Batu Bara di Eropa Berakhir, Bagaimana Target Ekspor Indonesia?

Momen Batu Bara di Eropa Berakhir, Bagaimana Target Ekspor Indonesia?

Whats New
Viral Pasien Kanker 'Dicuekin' Dokter RSUD Ciawi, Dirut BPJS Kesehatan: Sekarang sedang Dirawat

Viral Pasien Kanker "Dicuekin" Dokter RSUD Ciawi, Dirut BPJS Kesehatan: Sekarang sedang Dirawat

Whats New
Berkat Operasi Katarak Gratis di Cirebon, Wartawan Ini Bisa Bernapas Lega

Berkat Operasi Katarak Gratis di Cirebon, Wartawan Ini Bisa Bernapas Lega

BrandzView
Harga Beras Masih Mahal, Pedagang Pasar: Ini Salahnya Bulog

Harga Beras Masih Mahal, Pedagang Pasar: Ini Salahnya Bulog

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Pegadaian, Simak Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Pegadaian, Simak Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Incar 715 Miliar Dollar AS dari Hilirisasi Minerba, Migas, dan Kelautan, Jokowi Minta Dukungan OJK

Incar 715 Miliar Dollar AS dari Hilirisasi Minerba, Migas, dan Kelautan, Jokowi Minta Dukungan OJK

Whats New
Cara Dapatkan Diskon Tiket Kereta Api untuk Dosen, Tenaga Pendidik, dan Alumni ITB

Cara Dapatkan Diskon Tiket Kereta Api untuk Dosen, Tenaga Pendidik, dan Alumni ITB

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+