Kompas.com - 27/12/2012, 09:40 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com  - Pelaksanaan redenominasi atau pengaturan ulang pecahan atau denominasi rupiah mulai 1 Januari 2014. Mulai 1 Juli 2013, label harga ganda (double price tagging) diberlakukan. Bersamaan dengan diberlakukannya label harga ganda, Bank Indonesia menerbitkan mata uang dengan gambar yang sama, tetapi berbeda angka. Angka lama seperti saat ini dan angka baru dengan tiga nol yang dihilangkan.

”Masa penggunaan mata uang ini berlangsung hingga tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2023 akan diterbitkan mata uang rupiah dengan desain baru,” kata Direktur Pengelolaan Kas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Rudy Widodo di Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto, semua perhitungan waktu itu berdasarkan rancangan undang-undang tentang redenominasi. RUU itu diharapkan bisa diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2013.

Label harga ganda tersebut wajib dilakukan pada masa transisi agar tidak ada gejolak. Nilai rupiah tetap sama kendati tiga angka nolnya dihilangkan. Nantinya berlaku juga pecahan sen.

Pihak yang wajib menerapkan label harga ganda antara lain mal, supermarket, dan toko-toko yang selama ini sudah memasang harga barang. Pemasangan label ganda itu agar masyarakat terbiasa dengan harga baru yang nolnya lebih sedikit.

”Nantinya, setelah masa transisi berakhir, mata uang lama ditukarkan dengan yang baru,” ujar Agus.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, menegaskan, pemerintah tidak ingin masyarakat mengira redenominasi sebagai sanering. Redenominasi adalah penggunaan mata uang baru dengan nilai yang sama, sedangkan sanering adalah pemotongan nilai uang.

Jika kesiapan ekonomi Indonesia baik untuk melaksanakan redenominasi, langkah redenominasi akan terus dilakukan.

Menurut rencana, Kementerian Keuangan akan melaksanakan konsultasi publik pada 28 Desember mendatang dengan mengundang ekonom, pengamat, asosiasi, dan pelaku usaha. Tahap selanjutnya adalah menyosialisasikan redenominasi kepada pedagang di kabupaten/kota.

”Hasilnya akan disampaikan kepada DPR untuk menentukan kapan waktu terbaik melaksanakan tahapan redenominasi. Jika DPR menilai respons masyarakat belum cukup, waktu pelaksanaannya bisa ditunda,” ujar Agus Suprijanto. (IDR)

Baca juga:
Redenominasi, Sen Menjadi Satuan Rupiah Terkecil
Redenominasi Rupiah, Tiga Angka Nol Disamarkan
Rp 1.000 Jadi Rp 1 Bisa Diwujudkan

Ikuti perkembangannya di Topik Redenominasi Rupiah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    SKK Migas Kumpulkan Para Pelaku Industri, Ini yang Dibahas

    SKK Migas Kumpulkan Para Pelaku Industri, Ini yang Dibahas

    Whats New
    BPTJ Usulkan Uji Coba Pembayaran Tol MLFF Diterapkan ke Bus

    BPTJ Usulkan Uji Coba Pembayaran Tol MLFF Diterapkan ke Bus

    Whats New
    Tren Pemulihan Ekonomi Berlanjut, Emiten dengan Fundamental Kuat Jadi Incaran Investor

    Tren Pemulihan Ekonomi Berlanjut, Emiten dengan Fundamental Kuat Jadi Incaran Investor

    Whats New
    Ini Daftar 10 Orang Terkaya di Dunia 2022 Versi Forbes

    Ini Daftar 10 Orang Terkaya di Dunia 2022 Versi Forbes

    Whats New
    Anggaran Subsidi Energi Ditambah, Erick Thohir: Negara Tidak Ingin Membebani Rakyat

    Anggaran Subsidi Energi Ditambah, Erick Thohir: Negara Tidak Ingin Membebani Rakyat

    Whats New
    Sistem Pembayaran MLFF di Tol Diterapkan Penuh pada 2024

    Sistem Pembayaran MLFF di Tol Diterapkan Penuh pada 2024

    Whats New
    Gen Z Makin Lirik Aset Kripto hingga Berani Investasi Gunakan Paylater

    Gen Z Makin Lirik Aset Kripto hingga Berani Investasi Gunakan Paylater

    Whats New
    Menhub Ajak Swasta Manfaatkan Kendaraan Tanpa Awak

    Menhub Ajak Swasta Manfaatkan Kendaraan Tanpa Awak

    Whats New
    Kembangkan Metaverse, Salim Group Gandeng WIR Bentuk Joint Venture

    Kembangkan Metaverse, Salim Group Gandeng WIR Bentuk Joint Venture

    Rilis
    Simak Strategi Berinvestasi Aset Kripto Saat Market Bearish

    Simak Strategi Berinvestasi Aset Kripto Saat Market Bearish

    Whats New
    Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

    Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

    Whats New
    Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

    Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

    Whats New
    Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

    Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

    Whats New
    Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

    Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

    Whats New
    Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

    Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

    Earn Smart
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.