Upah Ditangguhkan, Buruh Akan Demo Massal

Kompas.com - 27/12/2012, 14:58 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Para buruh akan bersiap melakukan demo massal pada pertengahan Januari 2013 mendatang. Hal itu dilakukan bila pengusaha akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dan penangguhan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013.

"Pertengahan Januari 2013 akan ada demo lebih besar, sekitar 8-10 aksi besar. Itu akan diikuti oleh 30.000 pekerja di Jabodetabek," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat konferensi pers di Gren Alia Cikini Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Menurut Said, jika pengusaha jadi memangkas tenaga kerja dan membatalkan upah minimum maka hal itu akan melemahkan implementasi amanat Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang isinya memberlakukan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi buruh.

Menurutnya, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang hampir mencapai satu juta buruh itu hanya upaya Apindo dan Kadin, serta pengusaha nakal saja. Mereka mengingkari pembayaran UMP tanpa harus diaudit kerugian keuangan perusahaan dan tidak membutuhkan persetujuan serikat pekerja sebagaimana diatur dalam Permenakertrans No. 231/2003. Akibatnya, gubernur akan mengabulkan penangguhan tersebut dengan mudah.

"Penentuan upah minimum itu tidak ada kaitannya dengan produktivitas. Namun hanya akan berkaitan dengan kemampuan perusahaan. Tapi masih banyak pengusaha yang malah mengajukan keberatan kenaikan upah buruh tersebut," tambahnya.

Menurut Said, pengusaha tersebut sebenarnya hanya menyuarakan kepentingan pribadi, bukan kepentingan para buruh. Sebab, menurut penelitian dan pengamatannya, sampai saat ini belum ada investor yang berniat hengkang dari Indonesia.

Dari hasil pembicaraannya dengan Forum Investor Bekasi, yang mayoritas merupakan pemilik perusahaan di Bekasi sebenarnya tidak ada rencana penangguhan upah buruh maupun pemutusan hubungan kerja. "Buruh itu jangan diprovokasi (untuk tidak dinaikkan upah buruh dan di-PHK), sehingga tidak menjadi reaktif," tambahnya.

Ia menginginkan bahwa pemilik perusahaan dan serikat buruh di masing-masing perusahaan harus duduk bersama dan berunding dengan kepala dingin. Sebab, bagaimanapun posisi buruh masih lemah dibanding pemilik perusahaan. "Bila tidak didengarkan di forum, maka kami akan langsung turun ke jalan," tambahnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X