Pemerintah Kaji SK Migas
Jakarta, Kompas
”Presiden minta disiapkan penataan yang lebih baik. Misalnya, apakah jabatan (Kepala SK Migas dengan) Menteri ESDM ini baik? Bagaimana akuntabilitasnya? Ini sedang kami bahas dan belum final. Dalam beberapa minggu ini akan kami finalkan,” kata Jero, Kamis (3/1), seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden.
Seperti diketahui, keputusan Mahkamah Konstitusi 13 November 2012 mengamanatkan pembubaran Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Selain itu, fungsi BP Migas juga dialihkan ke Kementerian ESDM. Menindaklanjuti putusan itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 yang mengalihkan fungsi dan tugas BP Migas ke Kementerian ESDM. Melalui perpres itu pula dibentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) yang dipimpin Menteri ESDM.
Menurut Jero, SK Migas telah bekerja dalam 1,5 bulan terakhir untuk mengamankan semua industri migas serta menormalkan organisasi eks BP Migas. SK Migas telah bertemu perusahaan migas asing dan nasional yang memiliki kontrak karya di Indonesia. ”Hampir semua kontraktor Migas dalam maupun luar negeri cukup nyaman dengan SK Migas karena Kepala SK Migas itu Menteri ESDM. Mereka nyaman karena cepat tindakannya, cepat keputusannya, cepat aksesnya, mudah bertemu dan bernegosiasi,” kata Jero.
Meski secara umum pengelolaan oleh SK Migas berjalan dengan baik, Presiden memandang keberadaan rangkap jabatan Kepala SK Migas dan Menteri ESDM perlu dievaluasi. Menurut Jero, SK Migas tetap dipertahankan di bawah Kementerian ESDM dengan sedikit perubahan nama. Selain itu juga akan ditunjuk pejabat yang akan memimpin SK Migas yang baru tersebut.
”Yang lain-lain sudah oke. Terkontrol, pengawasan, tidak proasing, tetapi prorakyat, CSR-nya juga sudah oke dan penghematan sudah oke. Hanya satu yang masih ragu-ragu, soal rangkap jabatan,” kata Jero.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
