Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setoran Devisa Hasil Ekspor Boleh dalam Rupiah

Kompas.com - 10/01/2013, 05:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melakukan penyempurnaan ketentuan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri yang berlaku sejak 1 Januari 2013, diatur kewajiban penerimaan DHE melalui bank devisa.

Direktur Eksekutif Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Hendi Sulistyowati menjelaskan ada beberapa poin perubahan PBI tersebut, salah satunya adalah mengenai bank sebagai penyalur pembayaran ekspor.

"Pembayaran ekspor tak harus melalui bank di luar negeri. Sekarang bisa tunai dalam rupiah," ucap Hendi. BI memperbolehkan pembayaran ekspor di dalam negeri ataupun melalui bank devisa.

Kewajiban penerimaan DHE melalui bank devisa tidak berlaku untuk DHE milik pemerintah yang diterima melalui BI. Serta DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri, selama dibuktikan melalui penjelasan tertulis yang disertai dokumen pendukung yang memadai.

Hendi menyebut, pencapaian DHE melalui bank devisa di luar negeri berkurang tiap tahun sejak 2010. Pada 2010, DHE yang diterima melalui bank luar negeri adalah 22,9  persen, pada 2011 menurun jadi 19,6 persen, dan pada 2012 berkurang lagi menjadi 15 persen.

"Angka ini belum signifikan menurun. Karena masih ada devisa hasil ekspor yang sampai 2012 masih boleh dibayarkan di bank luar negeri," ucap Hendi. Untuk 2013, BI berharap angka tersebut akan menurun di bawah dari 15 persen.

Pada 2012, DHE ekspor yang masuk melalui bank devisa lokal berjumlah 107,07 miliar dollar AS. Kemudian yang masuk melalui bank luar negeri yaitu 22,33 miliar dollar AS.

Saat ini, terdapat 10 bank besar yang menerima pembayaran DHE, yaitu BCA, Bank Mandiri, Citibank, BNI, HSBC, Sumitomo Mitsui, BRI, DBS, Mitsubishi, dan Standard Chartered.

Selain itu, PBI ini juga mengatur penerimaan DHE yang wajib dilakukan paling lambat bulan tiga bulan setelah pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). "Sebelumnya, terhitung 90 hari. Sebetulnya hampir sama saja, namun eksportir kadang bingung menghitung tanggal. Maka dibuat 3 bulan," jelas Hendi.(Annisa Aninditya Wibawa/Kontan)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Astra Honda Motor Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1, Simak Kualifikasinya

Astra Honda Motor Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Jadwal Lengkap Perjalanan Ibadah Haji 2024

Jadwal Lengkap Perjalanan Ibadah Haji 2024

Whats New
Kasus SPK Fiktif Rugikan Rp 80 Miliar, Kemenperin Oknum Pegawai yang Terlibat

Kasus SPK Fiktif Rugikan Rp 80 Miliar, Kemenperin Oknum Pegawai yang Terlibat

Whats New
Laba Bersih Avrist Assurance Tumbuh 18,3 Persen pada 2023

Laba Bersih Avrist Assurance Tumbuh 18,3 Persen pada 2023

Whats New
Mendag Zulhas Usul HET Minyakita Naik Jadi Rp 15.000 Per Liter

Mendag Zulhas Usul HET Minyakita Naik Jadi Rp 15.000 Per Liter

Whats New
Marak Modus Penipuan Undangan Lowker, KAI Imbau Masyarakat Lebih Teliti

Marak Modus Penipuan Undangan Lowker, KAI Imbau Masyarakat Lebih Teliti

Whats New
Vira Widiyasari Jadi Country Manager Visa Indonesia

Vira Widiyasari Jadi Country Manager Visa Indonesia

Rilis
Ada Bansos dan Pemilu, Konsumsi Pemerintah Tumbuh Pesat ke Level Tertinggi Sejak 2006

Ada Bansos dan Pemilu, Konsumsi Pemerintah Tumbuh Pesat ke Level Tertinggi Sejak 2006

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com