Ambil Alih Inalum Butuh Dana Besar

Jakarta, Kompas - Pengambilalihan saham Nippon Asahan Aluminium sebesar 58,88 persen di PT Inalum dan pengubahan statusnya menjadi milik Indonesia diperkirakan membutuhkan dana 709 juta dollar AS atau setara Rp 7 triliun.

”Rencana skema pendanaannya berasal dari APBN 2012 dan 2013,” kata Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat pada Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (18/2).

Perinciannya, sebanyak Rp 2 triliun bersumber dari APBN Perubahan 2012 dan telah disetujui. Selebihnya, Rp 5 triliun, berasal dari APBN 2013 dan sekarang masih dalam proses pembahasan.

Hidayat mengatakan, selama beroperasinya PT Inalum sejak 1983, seluruh kebutuhan bahan baku alumina diimpor dari Australia, Brasil, dan Argentina.

Sementara itu, bauksit bahan baku alumina sepenuhnya diekspor, tidak ada yang diolah di dalam negeri.

Kapasitas produksi PT Inalum saat ini sebesar 250.000 ton aluminium ingot per tahun. Sebanyak 60 persen diekspor ke Jepang dan 40 persen dipasarkan di dalam negeri.

Salah satu hal yang ditanyakan Komisi VI DPR adalah menyangkut kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan PT Inalum setelah berakhirnya kontrak kerja sama dengan Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd (NAA).

Terkait hal ini, Hidayat mengatakan bahwa setelah berakhirnya master agreement (perjanjian induk) dan saham porsi NAA sepenuhnya diambil pemerintah, maka PT Inalum akan berubah status menjadi badan usaha milik negara.

”Selanjutnya akan dilakukan pengembangan kapasitas produksi menjadi 320.000-455.000 ton per tahun dengan sumber pendanaan melalui penawaran saham perdana,” ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, berdasar kajian tim, PT Inalum merupakan perusahaan peleburan aluminium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap. (CAS)