Sikap Karyawan Pertamina Soal Pengelolaan Blok Mahakam

BALIKPAPAN, KOMPAS.com — Serikat Pekerja Mathilda-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mendesak pemerintah untuk mendukung Pertamina sebagai pengelola dan menjadi operator Blok Mahakam, blok migas di Kalimantan Timur.

Ada tujuh butir pernyataan sikap SP Mathilda-FSPPB yang dibacakan Farid Rawung, Ketua Umum SP Mathilda-FSPPB. Serikat Pekerja (SP) Mathilda merupakan satu dari 23 serikat pekerja yang tergabung dalam FSPBB.

SP Mathilda membawahkan area seluruh Kalimantan. "Beri kesempatan kepada perusahaan di negeri ini untuk mengelola migas sebagai national oil company di negerinya sendiri," kata Farid di kantor SP Mathilda, Balikpapan.

Tujuh butir pernyataan sikap mereka adalah pertama, meminta pemerintah agar segera memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Blok Mahakam dengan Total E&P I.donesie dan Inpex Corporation melalui penerbitan PP atau keppres secara terbuka.

Kedua, menunjuk dan mendukung penuh Pertamina sebagai BUMN untuk mengelola dan menjadi operator Blok Mahakam sejak April 2017.

Ketiga, membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dari perburuan rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistik guna memenangi Pemilu/Pilpres 2014.

Keempat, mengikis habis oknum pejabat-pejabat pemerintah yang telah menjadi kaki tangan asing dengan berbagai cara antara lain dengan sengaja atau tidak sengaja, secara langsung atau tidak langsung memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan SDM bangsa sendiri dan BUMN khususnya Pertamina dan merendahkan martabat bangsa.

Kelima, mendorong dan mendukung KPK untuk terlibat aktif mengawasi penyelesaian status kontrak Blok Mahakam secara menyeluruh, serta kontrak-kontrak sumber daya alam lain.

Keenam, menuntut pemerintah dalam mengangkat direksi pertamina tidak digunakan untuk kepentingan yang jauh dari etika bisnis, apalagi menjadi transaksi dagang sapi menuju 2014.

Direksi Pertamina haruslah yang profesional dan memiliki jiwa merah putih serta berpihak kepada rakyat.

Ketujuh, apabila pemerintah tidak mengindahkan pernyataan sikap ini, pekerja Pertamina Kalimantan siap melakukan industrial action sesuai instruksi FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu).