KPPU Temukan Indikasi Kartel di Distribusi Bawang Putih

SURABAYA, KOMPAS.com — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indikasi kartel pada tata niaga distribusi bawang putih. Kartel itu yang diyakini menjadi penyebab gejolak naiknya harga bawang putih di pasaran.

Komisioner KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf, mengatakan, indikasi itu berdasarkan temuan terhadap sekitar 100 lebih peti kemas yang secara administrasi impor sudah sah untuk dikeluarkan dari terminal, tetapi ternyata hingga saat saat ini belum dikeluarkan.

"Importir sengaja menahan pasokan sehingga harga naik. Saat harga naik, mereka mengeluarkannya sedikit demi sedikit," katanya seusai menggelar inspeksi mendadak di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) Pelabuhan Tanjung Perak, Jumat (15/3/2013).

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan sejumlah kementerian dan para importir untuk mengungkap lebih dalam apa motif penahanan bawang putih sehingga harganya naik dan meresahkan masyarakat. Jika terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa denda dan larangan beroperasi selamanya.

"Jika ada indikasi pidana, kami juga laporkan ke polisi," tambahnya.

Seperti diberitakan, sebanyak 394 kontainer berisi komoditas bawang putih impor dari China dan Thailand berukuran 40 kaki hingga hari ini masih tertahan di TPS Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Karena dokumen impor di antaranya berupa rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH), laporan surveyor independen (LSI), dan surat persetujuan impor (SPI).

Hal itu membuat harga bawang putih di pasaran melambung hingga Rp 65.000 per kilogram. Selain komoditas bawang putih, 266 kontainer produk hortikultura juga tertahan di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak.