Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Kendalikan Utang Swasta

Kompas.com - 22/03/2013, 07:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diimbau mengendalikan jumlah dan jangka waktu pembayaran atau tenor utang luar negeri swasta secara saksama. Hal itu menjadi bagian integral mengurangi dampak terjadinya defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal atau defisit kembar yang bisa melemahkan perekonomian nasional.

Pandangan itu disampaikan lembaga riset ekonomi EC-Think Indonesia dalam diskusi dengan bahasan khusus perihal bahaya defisit ganda, di Jakarta, Kamis (21/3). Tampil sebagai pembicara Chairperson EC-Think Aviliani dan Chief Executive Officer EC-Think Iman Sugema.

”Pemerintah dapat mengimbau swasta untuk meminjam utang baru dalam jangka panjang, dan membayar utang jangka pendeknya. Tenornya bisa minta diperpanjang,” kata Aviliani.

Aviliani menegaskan, pengalihan utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang bakal membantu negara memperbaiki neraca pembayaran. Pengendalian beban utang swasta juga menjadi inti dari stabilisasi neraca pembayaran dan sekaligus manajemen nilai tukar.

Pada 2012, baik transaksi berjalan pemerintah maupun swasta mengalami defisit. Kinerja transaksi berjalan pada tahun 2012 mengalami defisit 24,18 miliar dollar AS atau sekitar 2,8 persen dari produk domestik bruto. Ini patut menjadi perhatian karena pada tahun-tahun sebelumnya, transaksi berjalan swasta yang surplus selalu cukup untuk menutupi defisit pemerintah sehingga neracanya bertahan positif.

Iman menyatakan, jumlah utang negara dan swasta hingga akhir 2012 yang relatif berimbang juga patut diperhatikan. Jumlah utang negara mencapai 126 miliar dollar AS dan utang swasta mencapai 125 miliar dollar AS. Dalam satu dasawarsa terakhir, tenor utang swasta semakin pendek.

”Semakin besarnya outstanding yang dibarengi dengan semakin singkatnya tenor menciptakan beban yang semakin besar dalam jangka dekat ini,” kata Iman. Merujuk pada data olahan EC-Think, rata-rata tenor utang swasta pada 2002 masih 4,9 tahun, sementara tahun lalu menjadi 0,8 tahun.

Iman menyatakan, defisit bukanlah pengalaman baru bagi Indonesia dan bahkan sangat umum terjadi di negara-negara di dunia. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, Indonesia bahkan mengalami defisit neraca transaksi berjalannya selama 16 kali.

Ditegaskan Iman, yang dapat membedakan adalah bagaimana menghadapi dan mengendalikan defisit yang terjadi. Tahun ini pengurangan defisit diperkirakan masih sulit. Bahkan, defisit masih potensial membengkak sejalan dengan beban subsidi tahun ini. Ekspor juga belum potensial menguat karena situasi ekonomi global belum membaik. (BEN)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com