JAKARTA, KOMPAS.com -- Kementerian Pertahanan tengah mempersiapkan sistem laporan keuangan agar bisa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan terakhir Kementerian Pertahanan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjawab wartawan usai bertemu dengan Pelaksana Tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa, Selasa (23/4/2013) di Jakarta.
Kemenhan, menurut Sjafrie, memiliki 1.800 satuan kerja dan peralatan lama sampai baru yang mesti diaudit segera. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian antara sistem aplikasi di Kementerian Keuangan dan sistem manual di Kemenhan.
"Ini ada solusinya. Yang penting angkanya tidak berubah. Tapi mekanismenya kemungkinan pertama akan dilakukan penyesuaian," kata Sjafrie.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.