Kompas.com - 01/05/2013, 19:49 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu (1/5/2013), mengabulkan gugatan mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indosat, dan IM2 terkait laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan adanya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/3G oleh Indosat dan IM2.

Majelis hakim PTUN yang dipimpin Bambang Heryanto dalam pertimbangannya menyatakan, audit kerugian negara oleh BPKP dalam kasus Indosat-IM2 tidak sah. Pertama, audit tidak diawali permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai regulator telekomunikasi. Kedua, tidak ditemukan adanya penggunaan frekuensi bersama Indosat-IM2 sesuai fakta persidangan dan keterangan sejumlah ahli.

Ketiga, BPKP tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap obyek audit, yakni PT Indosat Tbk dan anak usahanya IM2.

Kuasa Hukum PT Indosat dan IM2, Jhon Thomson sangat mengapresiasi putusan tersebut. Thomson mengatakan, majelis hakim cukup fair trial (peradilan yang adil) dengan mengakomodasi pernyataan saksi dan bukti yang ada baik dari penggugat maupun tergugat.

"Meski ada beberapa gugatan seperti ganti rugi tidak dikabulkan majelis hakim. Secara keseluruhan kami sangat mengapresiasi," kata Thomson, Rabu (1/5/2013 ) dalam siaran persnya.

Majelis hakim PTUN memutuskan menolak eksepsi tergugat. Selain itu, surat dari BPKP tentang Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara tidak sah dan cacat hukum. Majelis juga memerintahkan BPKP untuk mencabut surat tersebut. Untuk itu, majelis menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Memang, Majelis Hakim PTUN tidak seluruhnya mengabulkan gugatan Indar Atmanto, IM2, dan Indosat. Adapun tuntutan uang paksa tidak di kabulkan Majelis Hakim. Uang paksa yang dimaksud, bila sekarang diputus dan belum dijalankan, maka setiap harinya ada denda yang harus dibayarkan BPKP Rp 1 juta per hari.

Bagi Thomson kemenangan di PTUN semestinya mempunyai pengaruh yang kuat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang juga tengah menyidangkan kasus IM2. Jika memang hasil Audit BPKP ini menjadi satu satunya objek perkara yang sama dengan di Tipikor dan sudah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah.

"Anda artikan sendiri bagaimana seharusnya final kasus ini di Tipikor," ujarnya.

Keputusan final BPKP tersebut mempertegas putusan sela pada 7 Februari 2013 lalu. Saat itu, Majelis Hakim PTUN yang juga diketuai oleh H. Bambang Heryanto SH MH, mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Indar Atmanto, PT Indosat Tbk. dan IM2 untuk menunda pelaksanaan keputusan BPKP atas kasus IM2. Dalam perkara IM2, BPKP mengeluarkan pernyataan adanya kerugian negara senilai Rp 1,3 triliun.

Penggugat sekaligus terdakwa kasus IM2, Indar Atmanto mengaku keputusan PTUN tersebut menunjukkan bahwa keadilan masih bisa didapat di meja hijau. Penjelasan dari putusan ini sangat terang benderang bahwa kerjasama Indosat dan IM2 telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

"Putusan ini menjadi pembuktian kembali bahwa pengadilan kita masih mampu dan bisa melihat keadilan untuk ditegakkan di Indonesia," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Whats New
Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Whats New
Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Spend Smart
Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Whats New
Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Whats New
Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Whats New
Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema 'Kelana Masa Depan'

Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema "Kelana Masa Depan"

Rilis
Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Whats New
Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen, Petani Tembakau Usul 5 Persen

Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen, Petani Tembakau Usul 5 Persen

Whats New
Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

Whats New
Ada Tren Kenaikan Suku Bunga BI, Ini Dampaknya ke Bunga Simpanan Bank

Ada Tren Kenaikan Suku Bunga BI, Ini Dampaknya ke Bunga Simpanan Bank

Whats New
Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

Whats New
Survei Grab: Mie Instan dan Nasi Goreng adalah Menu yang Paling Banyak Dipesan di GrabMart dan GrabFood

Survei Grab: Mie Instan dan Nasi Goreng adalah Menu yang Paling Banyak Dipesan di GrabMart dan GrabFood

Whats New
Menteri Teten Resmi Pecat PNS Kemenkop UKM Pelaku Kekerasan Seksual

Menteri Teten Resmi Pecat PNS Kemenkop UKM Pelaku Kekerasan Seksual

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.