Kompas.com - 01/05/2013, 19:49 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu (1/5/2013), mengabulkan gugatan mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indosat, dan IM2 terkait laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan adanya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/3G oleh Indosat dan IM2.

Majelis hakim PTUN yang dipimpin Bambang Heryanto dalam pertimbangannya menyatakan, audit kerugian negara oleh BPKP dalam kasus Indosat-IM2 tidak sah. Pertama, audit tidak diawali permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai regulator telekomunikasi. Kedua, tidak ditemukan adanya penggunaan frekuensi bersama Indosat-IM2 sesuai fakta persidangan dan keterangan sejumlah ahli.

Ketiga, BPKP tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap obyek audit, yakni PT Indosat Tbk dan anak usahanya IM2.

Kuasa Hukum PT Indosat dan IM2, Jhon Thomson sangat mengapresiasi putusan tersebut. Thomson mengatakan, majelis hakim cukup fair trial (peradilan yang adil) dengan mengakomodasi pernyataan saksi dan bukti yang ada baik dari penggugat maupun tergugat.

"Meski ada beberapa gugatan seperti ganti rugi tidak dikabulkan majelis hakim. Secara keseluruhan kami sangat mengapresiasi," kata Thomson, Rabu (1/5/2013 ) dalam siaran persnya.

Majelis hakim PTUN memutuskan menolak eksepsi tergugat. Selain itu, surat dari BPKP tentang Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara tidak sah dan cacat hukum. Majelis juga memerintahkan BPKP untuk mencabut surat tersebut. Untuk itu, majelis menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Memang, Majelis Hakim PTUN tidak seluruhnya mengabulkan gugatan Indar Atmanto, IM2, dan Indosat. Adapun tuntutan uang paksa tidak di kabulkan Majelis Hakim. Uang paksa yang dimaksud, bila sekarang diputus dan belum dijalankan, maka setiap harinya ada denda yang harus dibayarkan BPKP Rp 1 juta per hari.

Bagi Thomson kemenangan di PTUN semestinya mempunyai pengaruh yang kuat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang juga tengah menyidangkan kasus IM2. Jika memang hasil Audit BPKP ini menjadi satu satunya objek perkara yang sama dengan di Tipikor dan sudah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah.

"Anda artikan sendiri bagaimana seharusnya final kasus ini di Tipikor," ujarnya.

Keputusan final BPKP tersebut mempertegas putusan sela pada 7 Februari 2013 lalu. Saat itu, Majelis Hakim PTUN yang juga diketuai oleh H. Bambang Heryanto SH MH, mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Indar Atmanto, PT Indosat Tbk. dan IM2 untuk menunda pelaksanaan keputusan BPKP atas kasus IM2. Dalam perkara IM2, BPKP mengeluarkan pernyataan adanya kerugian negara senilai Rp 1,3 triliun.

Penggugat sekaligus terdakwa kasus IM2, Indar Atmanto mengaku keputusan PTUN tersebut menunjukkan bahwa keadilan masih bisa didapat di meja hijau. Penjelasan dari putusan ini sangat terang benderang bahwa kerjasama Indosat dan IM2 telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

"Putusan ini menjadi pembuktian kembali bahwa pengadilan kita masih mampu dan bisa melihat keadilan untuk ditegakkan di Indonesia," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke  Jepang

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke Jepang

Whats New
Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Spend Smart
Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Whats New
Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Whats New
Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

Whats New
BTPN Salurkan Kredit Rp 149,26 Triliun hingga Akhir Juni, Masih Didominasi Segmen Korporasi

BTPN Salurkan Kredit Rp 149,26 Triliun hingga Akhir Juni, Masih Didominasi Segmen Korporasi

Whats New
5 Tips Memilih Investasi yang Aman, Apa Saja?

5 Tips Memilih Investasi yang Aman, Apa Saja?

Whats New
Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Jadi Dirut Baru, Gantikan Kaspar Situmorang

Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Jadi Dirut Baru, Gantikan Kaspar Situmorang

Whats New
Bantu Perusahaan Bangun Relasi dengan Stakeholder, Tada Gifting Diluncurkan

Bantu Perusahaan Bangun Relasi dengan Stakeholder, Tada Gifting Diluncurkan

Whats New
Pendapatan Klinko (KLIN) Naik 215 Persen pada Semester I-2022

Pendapatan Klinko (KLIN) Naik 215 Persen pada Semester I-2022

Whats New
Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Whats New
Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Whats New
BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.