Inflasi Pengaruhi Iklim Usaha

Jakarta, Kompas - Pengendalian inflasi penting agar tidak membebani kelompok masyarakat miskin yang sangat rentan terhadap pengaruh harga. Namun, secara jangka menengah-panjang, pengendalian inflasi juga penting bagi iklim usaha dan investasi.

Wakil Presiden Boediono menyampaikan hal itu dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Rabu (8/5). ”Inflasi adalah proses yang diam-diam menggerogoti kemampuan ekonomi. Harus dijaga agar jangan lepas kendali,” kata Boediono.

Pengendalian yang tepat akan menjaga inflasi jangka menengah-panjang. Oleh karena itu, perlu introspeksi, apakah langkah-langkah pengendalian saat ini sudah tepat.

Selain itu, inflasi juga sangat bergantung pada faktor dominan, yakni logistik. Kondisi ini merupakan perpaduan interaksi uang dan barang.

”Saya setuju, fokus pada keamanan pangan di daerah untuk keberhasilan pengendalian inflasi,” ujar Boediono.

Beberapa waktu terakhir, bahan pangan seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih, menjadi penyumbang inflasi. Padahal, bagi kelompok masyarakat miskin, porsi biaya untuk pangan bisa mencakup 70 persen dari keseluruhan biaya hidup.

Tahun ini, target inflasi berkisar 3,5-5,5 persen. Inflasi tahunan per April 2013 sebesar 5,57 persen. Adapun inflasi tahun 2012 sebesar 4,3 persen.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam acara Rakornas IV TPID mengemukakan, tantangan pengendalian inflasi tetap berat. Tantangan utama berupa harga pangan yang mudah berubah akibat pengaruh iklim dan dinamika pangan.

”Akibat kesenjangan ekonomi, harga pangan menjadi rentan,” kata Darmin.

Saat ini TPID sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Dari 66 kabupaten dan kota yang menjadi basis penghitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 53 kabupaten dan kota di antaranya sudah membentuk TPID. Selain itu, 9 kabupaten/kota yang tidak menjadi basis penghitungan inflasi juga telah membentuk TPID.