PKB: "Lebih Baik BLSM untuk Infrastruktur"

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak rencana pemerintah menyiapkan dana kompensasi bagi rakyat miskin. Fraksi PKB menilai dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebaiknya dialihkan untuk dana pembangunan infrastruktur.

"Kami belum ambil keputusan. Tapi opsinya, kami cenderung lebih baik diarahkan untuk pembangunan infrastruktur untuk transportasi publik, penguatan kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM," ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far di Kompleks Parlemen, Senin (13/5/2013).

Marwan menuturkan pemerintah juga harus mengantisipasi dari kenaikan harga BBM kepada kenaikan bahan kebutuhan pokok. "Ini bahaya sekali untuk rakyat. Kami memang harus betul-betul hati-hati dalam menaikkan harga BBM," tuturnya.

Terkait rencana kenaikan harga BBM ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan pimpinan DPR pada Senin (13/5/2013) pagi ini di Kantor Presiden, Jakarta.

Pertemuan membahas tentang RAPBN-P 2013 yang mencakup pengalokasian dana kompensasi bagi rakyat miskin.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menjelaskan, akibat kenaikan harga BBM ini, terjadi penghematan beban subsidi dari Rp 300 triliun menjadi Rp 198 triliun.

Partai Demokrat mengingatkan agar seluruh partai koalisi mendukung rencana pemberian dana kompensasi bagi rakyat miskin. Dalam waktu dekat, Partai Demokrat akan mengumpulkan seluruh pengurus partai koalisi.