Kompas.com - 15/05/2013, 21:23 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan menutup perusahaan penyalur tenaga kerja alih daya atau outsourcing yang tidak membayarkan honor kepada pegawai serta tidak sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP). Hal itu untuk menjawab kisruh belum dibayarnya gaji selama empat bulan pada operator saringan sampah otomatis atau penjaga pintu air di seluruh Jakarta.

"Itu sangat merugikan pegawai, akan menghambat pekerjaan, dan itu pelanggaran. Perusahannya harus kita tutup," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Menurut Basuki, perusahaan outsourcing sebelumnya sudah sepakat untuk membayarkan upah pegawai sesuai dengan UMP sebesar Rp 2,2 juta. Dalam waktu dekat, ia akan meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI untuk mengumpulkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Basuki juga berjanji untuk mengecek dan memeriksa ke Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta terkait belum dibayarkannya honor penjaga pintu penyaringan sampah sejak Februari silam.

"Kami akan cek ke Dinas PU, harus segera diselesaikan permasalahan ini. Cek ke BKD juga apakah kontrak outsourcing itu sesuai UMP atau tidak," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudi Siahaan belum dapat dikonfirmasi terkait masalah ini. Panggilan telepon, pesan singkat, maupun pesan BlackBerry dari wartawan tak mendapat balasan dari mantan pejabat Dinas Pendidikan DKI tersebut.

Sebelumnya, operator saringan sampah otomatis di seluruh Jakarta mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban atas keterlambatan pembayaran gaji selama empat bulan. Koordinator aksi wilayah timur sekaligus operator saringan sampah otomatis pintu air Cawang, Ahmad Suryanegara, mengatakan, gaji belum dibayarkan sejak Januari. Namun, gaji bulan Januari akhirnya dibayarkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU.

Ahmad mengatakan, kedatangan mereka ke Dinas PU tidak mendapat sambutan baik. Menurutnya, Manggas hanya menemui mereka sebentar tanpa memberikan kepastian kapan gaji mereka akan dibayarkan. Dalam pertemuan kurang dari sepuluh menit itu, Kepala Dinas PU hanya meminta nomor telepon dan alamat mereka satu per satu.

"Dia hanya minta nomor telepon kami, tapi tidak memberikan kepastian bagaimana kelanjutan nasib gaji kami itu. Tidak bilang juga kapan akan dibayarkan," kata Ahmad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

    Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

    Whats New
    Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

    Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

    Rilis
    Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

    Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

    Whats New
    Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

    Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

    Whats New
    APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

    APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

    Whats New
    Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

    Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

    Rilis
    Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

    Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

    Spend Smart
    Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

    Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

    Whats New
    Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

    Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

    Whats New
    Mudah, Begini Cara Tarik Tunai Saldo OVO di ATM BCA dan Bank Lainnya

    Mudah, Begini Cara Tarik Tunai Saldo OVO di ATM BCA dan Bank Lainnya

    Whats New
    Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak 'Jebol'

    Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak "Jebol"

    Whats New
    Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

    Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

    Whats New
    Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

    Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

    Rilis
    Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

    Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

    Whats New
    Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

    Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.