Kompas.com - 29/05/2013, 12:30 WIB
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dan Komisi VII DPR sepakat menetapkan asumsi volume bahan bakar minyak bersubsidi 48 juta kiloliter dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.

Ini berarti ada penambahan kuota BBM bersubsidi 2 juta kiloliter dibandingkan asumsi kuota BBM dalam APBN 2013.

Demikian kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Rabu (29/5/2013) dini hari, di Jakarta.

Rapat kerja itu juga dihadiri Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Rudi Rubiandini serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.

Menurut Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, asumsi volume BBM bersubsidi dalam RAPBN-P 2013 ditetapkan 48 juta kiloliter, terdiri dari Premium dan bioetanol 30,77 juta kl, minyak tanah 1,2 juta kl, minyak solar dan biodiesel 16,03 juta kl.

Ini berarti naik sekitar 2 juta kiloliter dibandingkan volume BBM bersubsidi dalam APBN 2013 sebanyak 46,01 juta kl.

Sebagai perbandingan, realisasi konsumsi BBM bersubsidi pada 2012 sebanyak 45,07 juta kl atau meningkat 3,28 juta kl.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2013 sebanyak 46,01 juta kl atau hanya bertambah 1,06 juta kl dibandingkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun lalu.

Karena itu, pemerintah memperkirakan, konsumsi BBM bersubsidi pada 2013 bisa mencapai 49 juta kl jika tidak ada pengendalian BBM bersubsidi.

Jero Wacik menjelaskan, penambahan kuota BBM bersubsidi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan BBM yang terus meningkat.

Pertimbangannya, asumsi pertumbuhan ekonomi tahun ini 6,2 persen dengan perkiraan penjualan mobil 1,1 juta unit dan volume penjualan sepeda motor 7,1 juta unit.

"Apalagi perbedaan harga pada Januari-April 2013 Rp 5.400 per liter sehingga mayoritas kendaraan pribadi masih memakai premium," ujarnya.

Namun, Fraksi PDI Perjuangan Komisi VII DPR menyatakan, volume BBM bersubsidi seharusnya ditetapkan sebesar 50 juta kiloliter dengan catatan tidak ada lagi penambahan kuota BBM bersubsidi tahun ini.

Selain itu, ada jaminan suplai solar bersubsidi ke nelayan dan realisasi program konversi BBM ke bahan bakar gas.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

    BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

    Whats New
    Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

    Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

    Whats New
    CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

    CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

    Whats New
    BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

    BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

    Whats New
    Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

    Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

    Whats New
    [KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

    [KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

    Rilis
    Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

    Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

    Whats New
    Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

    Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

    Whats New
    Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

    Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

    Whats New
    Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

    Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

    Whats New
    Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

    Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

    Rilis
    BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

    BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

    Whats New
    UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

    UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

    Whats New
    Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

    Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

    Rilis
    BKN: Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Dibuka Paling Lambat Akhir Juni

    BKN: Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Dibuka Paling Lambat Akhir Juni

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X