Selalu Revisi APBN, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap tahun pemerintah selalu mengubah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini membuat kredibelitas pemerintah dalam merencanakan pembangunan negara dipertanyakan.

Ekonom Indef Fadhil Hasan mengatakan, idealnya perencanaan pembangunan itu tidak berubah-ubah dan mampu memproyeksikan dinamika perekonomian internal maupun eksternal yang akan terjadi dalam satu tahun anggaran berjalan.

"Namun nyatanya hampir semua asumsi yang disepakati antara pemerintah dan DPR sendiri, selalu direvisi hanya setelah beberapa bulan setelah ditetapkan. Tak ayal jika publik mempertanyakan kredibilitas perencanaan pembangunan negara," kata Fadhil saat konferensi pers di Jakarta, Senin (10/6/2013).

Fadhil menambahkan, pemerintah juga tidak melakukan perubahan yang fundamental dalam mengoptimalkan peran APBN sebagai stimulus fiskal. Bahkan APBN Perubahan justru ditengarai berkontribusi terhadap keterlambatan penyerapan anggaran karena tertundanya keputusan alokasi anggaran.

"Sehingga dengan hal ini, untuk apa mesti ada APBN Perubahan," tambahnya.

Fadhil juga menilai penyusunan RAPBN Perubahan 2013 penuh anomali, tidak produktif dan justru membuat APBN kehilangan esensi dan mengalami disorientasi sebagai stimulus fiskal.

Anomali tersebut antara lain defisit anggaran justru membengkak dari 1,65 persen pada APBN 2013 menjadi 2,48 persen pada APBN Perubahan 2013.

Di sisi lain defisit anggaran ini melonjak karena subsidi termasuk bahan bakar minyak (BBM) melonjak dari Rp 317,2 triliun pada APBN 2013 menjadi Rp 358,2 triliun atau mencapai 30 persen dari total belanja pemerintah pusat.

"Sementara belanja modal sebagai stimulus fiskal justru menurun dari 16 persen menjadi 15,7 persen," tambahnya.