Pertimbangkan Efek Psikologis, Pemasangan RFID Ditunda

Wakil Presiden Pemasaran Ritel BBM PT Pertamina Muchamad Iskandar menyampaikan hal itu, Selasa (9/7/2013), di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta.

Meski demikian, implementasi sistem pengendalian BBM bersubsidi dengan teknologi itu di seluruh wilayah di Indonesia ditargetkan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada pertengahan 2014 mendatang.

”Meski dimulainya sistem pengendalian BBM bersubsidi ini molor dari jadwal, tetapi target penerapannya di seluruh wilayah tidak berubah,” ujarnya.

Iskandar menjelaskan, pemasangan RFID pada semua kendaraan, termasuk mobil dinas instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, ditunda sampai arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini usai. Hal ini dengan mempertimbangkan efek psikologis masyarakat pascakenaikan harga BBM bersubsidi dan beban ekonomi masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran.

”Penundaan ini bukan karena masalah teknis, tetapi lebih pada mempertimbangkan efek psikologis masyarakat. Karena RFID itu akan dipasang pada mobil pribadi masyarakat, maka tentu kami tidak bisa langsung memasang alat itu tanpa mempertimbangkan beban psikologis pengguna kendaraan, meskipun ada payung hukumnya,” ujarnya.

Pemasangan RFID pada kendaraan bermotor di Jabodetabek semula dijadwalkan dilaksanakan pada 1 Juli 2013. Hal ini merupakan bagian dari sistem pengendalian BBM bersubsidi berbasis teknologi. Sebagai tahap awal, pemasangan alat kendali itu akan dilakukan pada mobil dinas instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, mobil operasional BUMN, dan BUMD.

Sementara itu, pemasangan alat kendali BBM bersubsidi berbasis teknologi pada semua SPBU di wilayah Jabodetabek terus dilaksanakan secara bertahap. Targetnya, pada Juli ini alat kendali itu akan terpasang di 276 SPBU di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dilanjutkan dengan pemasangan RFID tag pada kendaraan bermotor.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menilai, penundaan pemasangan RFID itu berarti upaya pemantauan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi juga akan tertunda. Konsekuensinya, identifikasi penyalahgunaan konsumsi BBM bersubsidi dan penerapan langkah untuk mengatasinya juga menjadi terlambat.

”Dalam konteks APBN, semakin lama penerapan upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut ditunda, maka semakin tidak signifikan potensi penghematan volume BBM dan anggaran yang bisa didapatkan dari penerapan sistem pengendalian BBM bersubsidi dengan teknologi itu,” kata Pri Agung Rakhmanto. (EVY)