Republik Tukang Impor

Oleh: Donny Gahral Adian
KOMPAS.com — Seperti diduga sebelumnya, kenaikan harga BBM berakibat pada kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah pun kalang kabut menyelesaikan persoalan ini. Keran impor langsung dibuka sekencang-kencangnya. Kebijakan yang, sayangnya, justru menunjukkan absennya koordinasi antarkementerian terkait.

Akibatnya, impor yang terlambat tidak dapat menyelamatkan harga kebutuhan pokok yang kadung naik. Pemerintah sibuk berdebat soal transportasi dan perizinan, masalah yang seharusnya selesai jauh-jauh hari. Namun, sesuatu yang lebih fundamental adalah ihwal tanggung jawab pemerintah mempertahankan pasokan pangan bagi warganya. Ini bukan persoalan ekonomi (efisiensi) semata, melainkan politik (keadilan).

Republik pemasok

Republik bukan sekadar teritori yang dijaga tentara, melainkan entitas yang memiliki tanggung jawab etis terhadap keadaban warganya. Keadaban di seantero jagat ini senantiasa berkelindan dengan urusan perut. Ketersediaan kebutuhan pokok adalah pangkal dari masyarakat yang berkeadaban. Tanggung jawab ini sayangnya sering dipahami dalam parameter ekonomi belaka. Hukumnya berbunyi: jika terjadi kelangkaan, maka pasokan ditambah. Pasokan di sini netral secara politis. Artinya, apa pun dapat dilakukan untuk menambah pasokan, termasuk impor.

Impor adalah ekonomi jalur cepat. Tujuannya sederhana: harga stabil dan rakyat bahagia. Persoalannya, apakah kebahagiaan hanya diartikan secara sempit sebagai pemuasan keinginan? Lalu, apa bedanya dengan anak kecil yang bahagia ketika rengekannya berbuah mainan? Kebahagiaan adalah kualitas hidup yang tak sekadar terpuaskannya keinginan. Dimensi yang dimilikinya lebih dalam dari sekadar ”rasa manis di lidah ketika menjilat es krim”.

Kebahagiaan secara ekonomi diartikan sederhana: terpenuhinya permintaan oleh pasokan. Kebahagiaan adalah stabilitas harga. Untuk itu segala cara dilakukan. Hukum efisiensi pun menggariskan, apa pun boleh asal banyak dan murah. Kebijakan impor sapi Australia lebih efisien ketimbang memaksimalkan dagang antarpulau atau intensifikasi produksi sapi domestik.

Padahal, kebahagiaan tidak sesederhana itu. Ekonom Amartya Sen menolak persamaan antara kebahagiaan dan kepuasan. Alasannya dua. Pertama, orang berkecukupan memiliki patokan kebahagiaan yang tinggi dan mewah. Orang yang biasa naik sedan akan menderita begitu disuruh masuk kopaja. Kedua, mereka yang tak beruntung terbiasa menyesuaikan patokan kebahagiaannya dengan kondisi deprivasi yang dialami. Masyarakat miskin kota sudah bahagia hanya dengan makan nasi kering sehari sekali.

Kebahagiaan tak sekadar terpenuhinya keinginan (baca: kepuasan). Stabilitas harga memang membuat kebutuhan terpenuhi. Namun, dimensi lain yang tak kalah penting: keadilan. Impor daging sapi, misalnya. Kebijakan itu menguntungkan rumah potong Australia, tetapi memukul peternak dan rumah potong lokal. Impor sapi memang menyelamatkan harga, tetapi tak membuka lapangan kerja di bidang penggemukan dan pemotongan sapi. Ini juga disinsentif bagi berbagai inovasi pembiakan sapi lokal berkualitas.

Keadilan?

Kebijakan pemerintah selalu dijalankan dengan penggaris efisiensi. Itu pun dilakukan gegabah dan tambal sulam. Padahal, keadilan tak sama dengan efisiensi. Keadilan bukan hasil akhir, melainkan prosedur yang memastikan dua hal. Pertama, tak satu pun partisipan mampu mengakali prosedur demi kepentingannya. Kedua, tak ada kriteria independen yang mana prosedur keadilan mengabdi kepadanya. Kebijakan impor adalah prosedur yang mengabdi pada efisiensi sebagai kriteria independen. Dengan kata lain, daripada ribut soal nasib peternak lokal, lebih baik segera stabilkan harga.