Formula Upah Ditabrak Politikus Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Formula upah minimum saat ini sebenarnya sudah sangat memadai sebagai dasar penetapan jaring pengaman bagi buruh yang baru bekerja. Sistem penetapan upah minimum yang sudah berjalan rusak akibat kampanye atau kebijakan populis politikus di daerah.

Pengamat ketenagakerjaan, Payaman Simanjuntak, mengungkapkan hal ini di Jakarta, Selasa (23/7/2013). Pemerintah dan pengusaha menggagas formulasi baru upah minimum demi mengimbangi kemampuan perusahaan dan kesejahteraan buruh.

”Sebenarnya formula upah yang sudah ada telah mempertimbangkan seluruh aspek sehingga sepanjang penetapan upah sesuai asas tanpa politisasi, tidak ada masalah. Yang jadi masalah jika ada pemilihan kepala daerah yang menjanjikan kenaikan upah minimum, itu menyesatkan,” kata Payaman.

Pemerintah telah membentuk dewan pengupahan nasional, mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota. Dewan beranggotakan perwakilan unsur serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah. Setiap tahun dewan ini membuat survei kebutuhan hidup layak (KHL) lalu merekomendasikan kenaikan upah minimum kepada kepala daerah.

Isu kenaikan upah minimum kerap dimanfaatkan politisi daerah yang bertarung dalam pemilihan umum kepala daerah. Hal ini membuat kenaikan upah minimum di sejumlah daerah melampaui batas kewajaran.

Tingkat kenaikan tertinggi upah minimum tahun ini terjadi di Kota Bogor, Jabar (70 persen), DKI Jakarta (43 persen), dan Kalimantan Timur (48 persen).

Kondisi ini semakin menekan daya saing produk Indonesia karena upah tidak sebanding dengan produktivitas nasional. Menurut tingkat produktivitas yang dirilis Forum Ekonomi Dunia tahun 2012, Indonesia di peringkat 50 dari 144 negara atau di bawah Thailand dan Vietnam.

Payaman mengatakan, upah minimum harus turut mempertimbangkan kemampuan perusahaan membayar dan KHL pekerja. ”Tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah tentu juga harus diperhitungkan,” kata Payaman.

Secara terpisah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengajak elite serikat buruh berdialog agar kelesuan ekonomi global yang mulai terasa di Indonesia tidak berlanjut. Menurut Sofjan, momentum ini harus dipacu untuk mengubah sistem pengupahan yang meningkatkan daya saing nasional dan menciptakan lapangan kerja baru.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah terbuka dan berkomunikasi dengan seluruh pemimpin serikat pekerja. Menurut Andi, formula baru upah minimum belum menjabarkan tolok ukur pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang akan dipakai. ”Pengusaha dan pekerja merupakan mitra sejajar,” kata Andi. (HAM)