"Smartphone" Kena Pajak Barang Mewah, Rakyat Beli di Singapura

Kompas.com - 23/09/2013, 17:19 WIB
Layar smartphone GizmodoLayar smartphone "Quad-HD" dari LG
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany mengatakan, pemerintah akan berhati-hati soal rencana pengenaan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) ponsel cerdas (smartphone). Sebab, hal ini akan berdampak negatif ke penerimaan pajak dalam negeri.

"Kalau ada suatu barang, termasuk ponsel yang dikenakan pajak terlalu tinggi, maka malah tidak ada yang beli dan penerimaan pajaknya malah tidak ada. Atau mereka malah belanja ke Singapura karena ke Singapura naik pesawat cuma Rp 300.000. Kalau pajaknya ketinggian, nanti mereka belanjanya di Singapura," kata Fuad saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (23/9/2013).

Ia menambahkan, pihaknya tidak berwenang untuk menentukan besaran pajak ponsel ini sebagai terkategori barang mewah. Sebab, hal tersebut menjadi wewenang dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Menurut Fuad, ponsel ini sudah dianggap bukan menjadi barang mewah sehingga pajaknya harus diturunkan.

"Jadi melihatnya jangan over all. Jangan seolah-olah semuanya dikenakan pajak penjualan barang mewah. Nanti tidak ada yang mau belanja lagi. Jadi kebijakan perpajakan tidak boleh seolah-olah terlalu kejar pajaknya dan sukses. Itu belum tentu," tambahnya.

Direktorat Jenderal Pajak menginginkan agar Kementerian Keuangan mau merumuskan pajak ponsel ini secara cermat. Jangan sampai kebijakan ini justru menyebabkan orang-orang lari ke Singapura dan semua uang akan beredar di sana, termasuk pajaknya. "Ini yang harus hati-hati," jelasnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X