Pemerintah AS "Shutdown", Inilah Akar Masalahnya

Salah satu hal yang paling terasa dari pertarungan itu adalah terhentinya roda pemerintahan AS karena DPR AS yang dikuasai kubu Partai Republik tidak menyetujui kenaikan anggaran yang digunakan untuk menopang pemerintahan.

Tidak setujunya DPR AS berlatar kebijakan pemerintahan Presiden Barrack Obama menggulirkan program Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) atau UU Perlindungan dan Perawatan Terjangkau bagi Pasien.

Dalam program tersebut, Pemerintah AS mewajibkan setiap warga negara, terutama yang miskin, memiliki asuransi kesehatan yang disediakan oleh swasta yang disubsidi oleh pemerintah. Secara umum, kebijakan ini akan menjamin hampir semua warga AS memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Pada saat yang sama, Pemerintah AS meminta persetujuan DPR untuk menaikkan pagu anggarannya melalui penaikan plafon utang. Pagu utang sebesar 16,7 triliun dollar AS dinilai tak memadai untuk menyokong operasional pemerintahan.

Hal inilah yang membuat kubu Republiken tidak setuju. Alasan utamanya adalah, anggaran AS akan semakin terbebani oleh program PPACA. Hal lainnya adalah kebijakan PPACA atau yang lazim disebut Obamacare akan mematikan inovasi bisnis di industri asuransi.

Untuk itu, pada Senin (30/9/2013), kubu Republik mengusulkan amandemen Obamacare agar kenaikan pagu anggaran dan utang Pemerintah AS disetujui DPR. Namun, hal itu ditolak oleh kubu Demokrat selaku pendukung Presiden Obama. Akibatnya, persetujuan kenaikan anggaran pemerintah ditolak DPR AS.

Karena kesepakatan tidak tercapai, Pemerintah AS pada Senin malam terpaksa harus menghentikan kegiatannya lantaran tak memiliki dana cukup. Selain itu, Pemerintah AS juga tidak bisa berutang untuk menutup kebutuhan itu.

Respons positif

Kebijakan Obamacare sebenarnya direspons positif oleh penduduk AS. Sebagaimana dikutip dari BBC, jelang peluncuran program tersebut, warga berduyun-duyun untuk mendaftar di berbagai gerai penjualan.

Bahkan, situs Obamacare sempat bermasalah akibat banyaknya pengakses untuk membuat akun polis. "Ini benar-benar kacau," ujar seorang warga yang mencoba mendaftar secara online.

Bahkan, Presiden Obama mengakui, saking banyaknya pendaftar, hal itu membuat situs pendaftaran asuransi Obamacare berjalan lebih lambat dari biasanya.

Kepala ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, menyatakan bahwa terhentinya sebagian kegiatan operasi Pemerintah AS menjadi pertaruhan bagi negara adidaya itu.

"Sebagai negara besar, tentunya tak akan mungkin shutdown akan berlangsung lama. Saya melihat akan terjadi titik kompromi antara Partai Republik dan Partai Demokrat," ujarnya.

Dia memperkirakan, kubu Demokrat akan sedikit mengalah terkait dengan tekanan dari kubu Republik. Salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah menyeleksi penerima manfaat Obamacare.

"Mungkin, nanti tidak semua pendaftar bisa mendapatkan layanan asuransi murah, tetapi akan diseleksi," ujarnya.