CPO Gagal, Indonesia Gulirkan Prakarsa Baru

Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo, menjelaskan sebelumnya Indonesia tidak berhasil memasukkan CPO ke dalam Environmental Goods (EG) List.

"Tetapi kemudian muncul sebuah inisiatif baru yang memperluas upaya pembangunan berkelanjutan sekaligus berupaya mendorong pengentasan kemiskinan di pedesaan," kata dia di Nusa Dua, Bali, Minggu (6/10/2013).

Dia mengatakan, jika selama ini pembahasan hanya seputar masuk atau tidaknya CPO ke dalam EG List, maka dengan prakarsa ini komitmen yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan.

Indonesia juga berhasil menggandeng China dan Papua Nugini yang telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung prakarasa tersebut sekaligus memulai analisis dalam menjabarkan parameter yang diusulkan. Dua negara lagi, yaitu Peru dan Malaysia, telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Indonesia, China dan PNG.

Iman mengatakan bahwa inisiatif baru tersebut telah tertuang dalam Kesepakatan Bersama Tingkat Menteri APEC yang diharapkan akan disepakati di pertemuan para Pemimpin APEC.

Namun, Iman mengatakan bahwa tidak serta merta komoditas unggulan yang diusung Indonesia dimasukkan dalam EG List. "Kesepakatan tentang EG List di Vladivostok untuk saat ini akan berjalan bersamaan dengan prakarsa baru ini dan diharapkan berada dalam kerangka waktu yang sama yaitu pada tahun 2015 mendatang," katanya.

Iman menegaskan prakasa baru tersebut memiliki makna yang lebih luas dari APEC EG List yang hanya meliputi dimensi perdagangan dan liberasisasi karena berkaitan dengan pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

APEC EG List merupakan kesepakatan untuk memasukkan 52 komoditas barang yang dianggap memenuhi syarat ramah lingkungan sehingga akan diturunkan bea tarif bea masuknya hingga maksimal 5-10 persen.

Prakarsa baru yang akan tertuang dalam Deklarasi Pemimpin APEC 2013 itu diharapkan dapat menimgkatkan kesadaran rakyat di pedesaan untuk menjaga dan memanfaatkan potensi pertanian, perkebunan dan kehutannya secara lestari.