Sistem Pengendalian BBM Kembali Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemasangan alat kendali bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan teknologi frekuensi radio (radio frequency and identification/RFID) di wilayah DKI Jakarta telah tuntas. Namun, implementasi sistem itu diperkirakan baru bisa terealisasi bulan depan.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir menyampaikan hal itu, Kamis (17/10/2013), di Jakarta.

Ali mengatakan, pemasangan RFID telah dilakukan di 266 SPBU di DKI Jakarta. Namun, alat kendali itu belum difungsikan karena pihaknya masih menguji coba keandalan sistem pengendalian itu.

Saat ini, sistem itu tengah diuji coba di 5 SPBU di DKI Jakarta, antara lain SPBU di Jalan Abdul Muis dan di daerah Kuningan.

”Kami ingin memastikan benar-benar bahwa sistem itu stabil, data terekam, dan kelancaran pengiriman data ke server,” ujarnya.

Namun, pemasangan label penanda RFID di kendaraan baru 2.500 unit. Padahal, jumlah kendaraan yang ditargetkan dipasangi label penanda RFID sebanyak 10 juta kendaraan bermotor. Setelah pemasangan di kendaraan, akan ada masa sosialisasi mengenai penerapan sistem itu secara simultan selama tiga bulan.

Selanjutnya pemasangan RFID dilakukan secara bertahap di semua kendaraan di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Pola serupa juga akan diterapkan di daerah lain sehingga pertengahan 2014 sistem itu telah diterapkan di semua provinsi.

Ali mengakui, implementasi sistem itu mundur dari jadwal. Sebagaimana diketahui, semula sistem pengendalian BBM dengan teknologi RFID direncanakan dilaksanakan di DKI Jakarta pada Juli lalu diikuti daerah lain secara bertahap. Pemberlakuan sistem itu diundur menjadi Oktober ini dan saat ini kembali ditunda realisasinya.

”Kami ingin memastikan dulu sistemnya berjalan dengan baik, baru dimulai secara masif,” ujarnya.

Namun, ia enggan menjawab mengenai implementasi rencana pembelian BBM bersubsidi nontunai yang dilontarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebab, sejauh ini pihaknya kurang terlibat dalam pembahasan rencana tersebut.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menilai, tidak ada integrasi kebijakan antara sistem pengendalian BBM, teknologi, dan wacana kebijakan pembelian BBM nontunai.

”Tidak ada koordinasi yang baik di antara jajaran pemerintah dalam kedua program kebijakan tersebut. Masing-masing institusi penggagas dan pelaksana program tersebut seperti berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Pri Agung menambahkan, target pencapaian dan sasaran kedua program itu juga tidak sinkron satu sama lain.

”Tujuan kedua program tersebut, meskipun di atas kertas tampak bagus, dalam implementasinya, seperti yang sudah-sudah, cenderung tidak jelas,” kata Pri Agung. (EVY)