Kompas.com - 22/10/2013, 09:35 WIB
Walikota Batam Ahmad Dahlan (kedua dari kanan) saat di terminal transit gas di Pulau Pemping, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/2/2013). Gas dari Sumatera Selatan diekspor ke Singapura melalui jaringan pipa yang terminal terluarnya terletak di Pulau Pemping. Pulau itu juga akan menjadi terminal ekspor gas dari Laut Natuna, Kepulauan Riau

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAWalikota Batam Ahmad Dahlan (kedua dari kanan) saat di terminal transit gas di Pulau Pemping, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/2/2013). Gas dari Sumatera Selatan diekspor ke Singapura melalui jaringan pipa yang terminal terluarnya terletak di Pulau Pemping. Pulau itu juga akan menjadi terminal ekspor gas dari Laut Natuna, Kepulauan Riau
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan open access pada pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dinilai akan melebarkan kesempatan yang adil bagi para konsumen untuk mendapatkan harga murah gas. Penerapan sistem ini pun harus diikuti dengan penetapan kesepakatan tarif untuk tetap memberikan keuntungan bagi semua pihak terkait.

"Harapannya, output sektor industri pun lebih kompetitif," kata Direktur Jenderal Basis Manufaktur Kementerian Perindustrian Benny Wachyudi, dalam rilis, Senin (21/10/2013). Dengan demikian, pelaksanaan open access akan menguntungkan konsumen gas, termasuk sektor industri dan pupuk di dalamnya.

Mengenai harga gas, menurut Benny harus ada kesepakatan tarif, baik untuk penggunaan pipa maupun gasnya. Open acces, ujar dia, akan membuat temuan sumber gas baru bisa memanfaatkan jaringan pipa yang sebelumnya sudah ada. Kesepakatan tarif harus dibuat, imbuh dia, karena tak setiap pemangku kewenangan terkait gas harus punya dan menggunakan pipa sendiri.

Deputi Pengendalian Komersial Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, penerapan pemakaian bersama (open access) bakal menguntungkan dari sisi harga. “Karena jelas akan menekan harga gas di konsumen akhir,” katanya.

Widhyawan pun berpendapat sistem ini akan membuat bisnis gas lebih efisien dibandingkan keharusan setiap perusahaan harus membangun pipa baru. Pembangunan pipa baru menggunakan sistem dedicated hulu maupun hilir, menurut dia akan meningkatkan harga di konsumen pengguna pipa.

Sebaliknya, lanjut Widhyawan, ketika open access diterapkan maka pengaliran gas hanya akan dikenakan ongkos angkut sesuai ketentuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. "Tidak akan semahal bila harus membuat pipa baru," ujar dia.

Kepala BPH Migas Andy N Sommeng mengatakan kebijakan open access akan menguntungkan semua pihak. "Karena bisnis berjalan adil dan akuntabel," ujar dia. Keuntungan pun bakal dinikmati konsumen akhir gas seperti industri dan pembangkit listrik, berupa kepastian pasokan gas.

Menurut Andy, pemilik pipa, seperti PT PGN Tbk dan PT Pertagas, juga akan memperoleh tambahan pendapatan dari toll fee. “Karena pipa terpakai sesuai kapasitasnya secara maksimal,” kata Andy seraya menyatakan BPH Migas sudah menyurati Ditjen Migas Kementerian ESDM untuk menjalankan kebijakan open access tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hati-hati

Meski demikian, pemerintah diminta tetap hati-hati mengambil keputusan mengenai pelaksanaan open acces terhadap pipa milik PT PGN ini. Seperti dikutip dari Kontan, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengingatkan jangan sampai sistem ini hanya menjadi cara sekelompok pengusaha gas untuk memanfaatkan fasilitas milik BUMN.

Said menambahkan selama ini banyak pelaku usaha gas bumi yang tidak memiliki infrastruktur. Jangan sampai penerapan kebijakan ini akan mengorbankan PGN sebagai aset BUMN yang sangat strategis.

Menurut Said, ada dua hal prinsip yang harus dijelaskan pemerintah terkait open access. Pertama, ketentuan dalam UU 22 Tahun 2001 tentang Migas, tak diatur open access untuk bisnis gas bumi.

Harus dicermati pula apakah bila diterapkan maka open access berlaku bagi investasi setelah penerbitan UU Migas atau juga berlaku surut. “Dua persoalan prinsip itu harus terjawab dulu," tegas Said.

Wakil Ketua Komite Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Migas (BPH Migas) Fahmi H Matori menjelaskan, konsep open access sesungguhnya berada di Eropa yang memiliki empat musim dan kemungkinan operator kesulitan pasokan. Menurut Fahmi, konsep seperti itu belum tentu tepat diterapkan di Indonesia.

Fahmi pun mengatakan saat ini Dirjen Migas telah diminta untuk mengaudit para trader gas yang sama sekali tak punya fasilitas. Sebelum persiapannya matang, dia menyarankan aturan soal open access ditunda dulu. “Kita menginginkan konsep yang sesuai dengan  kondisi Indonesia,” tegasnya.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X