Transmigrasi Membangun Negeri

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2010-2014 pembangunan transmigrasi diprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam melalui pengintegrasian pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Dalam kiprahnya mendukung pembangunan nasional, program Transmigrasi  telah menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu 60 tahun,   setidaknya sekitar 2,2 juta Kepala  Keluarga atau setara 8,8 juta jiwa masyarakat telah diberangkatkan dalam program transmigrasi.

Program transmigrasi juga telah menciptakan 3.425 desa baru dimana 382 desa diantaranya telah berkembang menjadi ibu kota kecamatan dan diantara kecamatan – kecamatan tersebut 103 tumbuh menjadi ibu kota kabupaten serta satu diantaranya mekar menjadi provinsi yaitu Sulawesi Barat.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan program transmigrasi  merupakan program strategis tidak saja hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografis, namun juga mempercepat pembangunan nasional, mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menekan angka pengangguran.

“Pembangunan di bidang transmigrasi tidak hanya terbatas pada aspek wilayah dan tata ruang secara fisik, melainkan juga pada aspek sumberdaya manusia yang pada gilirannya harus mampu memberikan kontribusi secara nyata dan terukur dalam pembangunan  perdesaan serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, “ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Muhaimin mengatakan  untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di lokasi-lokasi transmigrasi, pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus menggulirkan revitalisasi dan refocussing program transmigrasi secara bertahap dan menyeluruh.

Keberhasilan revitalisasi dan refocussing program transmigrasi, dikatakan Muhaimin   ditentukan oleh tiga aspek  utama yaitu aspek penyiapan permukiman, aspek penyiapan SDM calon transmigran serta aspek pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Program Revitalisasi re-focussing transmigran diwujudkan melalui peningkatan kualitas permukiman yang dititikberatkan pada peningkatan sarana prasarana transportasi, penerangan dan peningkatan perekonomian masyarakat, “kata Muhaimin.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemnakertrans memperketat seleksi calon transmigrasi yang hendak diberangkatkan ke kawasan transmigrasi. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas calon transmigran dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan program transmigrasi di daerah.

“Aspek penyiapan calon transmigran melalui pelatihan keterampilan sangat penting untuk menciptakan calon transmigran yang berkualitas, tangguh, tidak mudah menyerah, dan mempunyai semangat berjuang untuk maju mengembangkan kawasan transmigrasi di daerah-daerah,” ungkap Muhaimin.

“Seleksi dan pelatihan dibutuhkan untuk memberikan gambaran umum kondisi lokasi yang akan dituju, hak dan kewajiban sebagai transmigran, materi peningkatan motivasi dan sikap mental untuk maju, di samping bekal pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan lokasi yang dituju,” lanjut Muhaimin.

Kemnakertrans  menargetkan rencana penempatan transmigran sebanyak 6.672 KK.  Target tahun 2013 ini lebih rendah dibandingkan jumlah penempatan transmigran tahun 2012 yang jumlahnya mencapai 9.064 KK karena Kemnakertrans lebih menekankan aspek kualitas ketimbang target kuantitas jumlah transmigran semata

Untuk mendukung pengembangan program transmigrasi diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah,  dukungan instansi lintas sektor terkait dan pastisipasi masyarakat dan swasta. Utamanya dukungan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum,  kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN, dll.

KTM

Pembangunan transmigrasi bermanfaat nyata menumbuhkan potensi daerah yang ada. Berbagai indikasi keberhasilan transmigrasi yakni telah tumbuhnya kawasan tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan.

Salah satunya dengan dikembangkannya Kawasan Terpadu Mandiri (KTM). KTM sebagai salah satu solusi bagi percepatan kemajuan suatu daerah yang diharapkan membuat masyarakat transmigrasi akan makmur dan sejahtera dalam waktu dekat.

Tak hanya sebagai pusat pemerintahan, KTM juga akan menjadi pusat kegiatan ekonomi wilayah, jasa, dan perdagangan. Pengembangan SDA juga akan dilakukan secara berkelanjutan. Melalui KTM ini diharapkan nantinya akan tercipta peluang kerja dan usaha baru. Serta secara bersamaan terjadi mobilitas penduduk antarkota dan desa sehingga menopang terjadinya percepatan pembangunan pedesaan.

Bukti keseriusan Kemenakertrans dalam menangani hal ini terbukti dari tengah dibangunnya 44 KTM di wilayah transmigrasi. Sembilan KTM diantaranya dibangun di wilayah perbatasan. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara rakyat Indonesia dengan warganegara lain di wilayah sekitar perbatasan.

Sebanyak 35 kawasan lain untuk KTM telah disiapkan oleh Kemenakertrans. Kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan pertanian. Baik dalam pengolahan barang jadi atau setengah jadi maupun untuk kegiatan agribisnis dan agrobisnis. Pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi. 

Namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, KTM diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja yang akan membantu memecahkan pengangguran di daerah tersebut.

Pembangunan transmigrasi tidak hanya membangun sarana fisik pemukiman (rumah, jalan, jembatan, fasilitas umum) namun juga diarahkan untuk membangun pertanian skala agribisnis dengan kesiapan SDM.

Food Estate

Lebih lanjut Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan program transmigrasi sekarang berorentasi pada pembangunan kawasan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi ketersediaan stok pangan nasional.

Transmigrasi pun berkontribusi dalam penyediaan pangan nasional.  Kemenakertrans mulai membangun dan mengembangkan lahan pertanian food estate di kawasan transmigrasi. Dampak positif dari pengembangan food estate ini terlihat dari percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

“Kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai daerah diharapkan dapat bertransformasi menjadi lumbung pangan nasional untuk dapat mengurangi ketergantungan impor dari negara lain dan mewujudkan ketahanan pangan nasional, Kata Muhaimin.

Program transmigrasi masih memiliki prospek yang cukup besar untuk meningkatkan kontribusinya bagi ketahanan pangan. Hal ini terlihat dari aspek potensi lahan yang ada yang belum seluruhnya dikelola secara optimal.  

Dari sisi potensi lahan cadangan, pada saat ini terdapat areal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk program transmigrasi seluas 2,4 juta hektar yang belum dimanfaatkan. Dari jumlah tersebut saat ini sudah diukur ulang seluas 564,6 ribu hektar.

Pengembangan sentra produksi pangan dilakukan untuk mendorong produksi mendekati optimalnya atau memiliki musim tanam minimal dua kali per tahun dan sebagian besar transmigran pada lokasi yang cocok telah memiliki mata pencaharian utama dibidang usaha tanaman pangan dengan penghasilan minimal 3.000 kg setara beras per tahun.