OJK: Selesaikan Sengketa di Lembaga Mediasi yang Terdaftar

"Internal dispute resolution adalah tahap pertama yang harus ditempuh bila terjadi sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. OJK menetapkan lembaga jasa keuangan sudah melaksanakan fungsi ini pada Agustus 2014," kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono di Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Kusumaningtuti menyatakan, beberapa prinsip fungsi internal dispute resolution antara lain visibilitas, aksesibilitas, responsif, objektif, biaya murah, dan kerahasiaan. Adapun tahap kedua penyelesaian sengketa adalah melalui pengadilan atau di luar pengadilan (external dispute resolution).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. "OJK menetapkan kebijakan bahwa lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dibentuk oleh lembaga jasa keuangan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lembaga jasa keuangan harus menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan," ujar Kusumaningtuti.

Ketika konsumen dan perusahaan keuangan memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka OJK menetapkan kebijakan bahwa lembaga jasa keuangan dan konsumen harus memilih lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar di OJK.

Kebijakan OJK tersebut menurut Kusumaningtuti akan memberikan kepastian hukun bagi kedudukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagai pihak yang dapat menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan.

"Pengaturan terhadap lembaga alternatif penyelesaian sengketa juga bertujuan agar harapan-harapan konsumen dan lembaga jasa keuangan dalam penyelesaian sengketa dapat terpenuhi," tutupnya.