Pemerintah Ingin WTO Sepakati Subsidi Pertanian 15 Persen

Kompas.com - 26/11/2013, 19:01 WIB
Ilustrasi lahan pertanian KOMPAS IMAGES / FIKRIA HIDAYATIlustrasi lahan pertanian
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia berharap isu pertanian yang dibawa dalam Paket Bali sukses dalam pembahasan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO).

Menteri Pertanian Suswono menuturkan dalam konferensi tersebut bisa menghasilkan kesepakatan agar negara-negara berkembang dan amat terbelakang (Least Development Countries/LDCs) diizinkan memberikan subsidi pertanian hingga 15 persen.

"Sekarang ini masih di bawah 10 persen untuk subsidi petani kita secara umum. Sementara  negara maju 5 persen. Tapi kita ingin dorong sampai 15 persen," kata Suswono ditemui di kantor Kemenko, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Suswono menilai, pemberian subsidi pertanian sebesar 15 persen cukup adil bagi negara berkembang dan LDCs, di mana para petani di negara-negara tersebut tak sekuat petani di negara-negara maju.

Menurutnya lagi, negara-negara maju harus memiliki toleransi terhadap kondisi tersebut. "Negara maju saja masih memberikan subsidi kepada petaninya, dan tentu sudah selayaknya negara berkembang memberikan subsidi lebih besar kepada petaninya yang notabene adalah petani miskin, yang ini memang sesuatu yang harus ada toleransi," jelas politisi PKS itu.

Selain subsidi, Suswono juga mengatakan pemerintah akan memperjuangkan sistem buffer stock sebagai instrumen ketahanan pangan. Menurutnya, hal itu sangat penting. Terlebih lagi, kata dia, bagi negara seperti India yang memiliki populasi besar namun sangat rentan ketersediaan pasokan bahan pokoknya.

"Kita dengan stok Bulog yang sedikit jumlahnya sudah selayaknya perlu ditingkatkan. Tidak perlu ada pembatasan sampai kapan, sepanjang memang ada masyarakat miskin yang membutuhkan pangan yang kuat. Saya kira negara punya kewajiban untuk memenuhi pangan itu," sambungnya lagi.

Ia menambahkan, soal tarif ekspor juga menjadi pokok bahasan yang penting karena menyangkut kepentingan nasional. Sebagaimana diketahui, negara-negara maju menginginkan agar hambatan tarif produk pertanian dihilangkan sama sekali.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X