Kompas.com - 28/11/2013, 10:18 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan, selama empat tahun Indonesia hidup dengan dibantu oleh kebijakan quantitative easing Federal Reserve, di mana bank sentral Amerika Serikat itu menyuntikkan dana sebesar 85 miliar per bulan ke dalam perekonomian Amerika.

Chatib menilai jika AS mengetatkan stimulus melalui kebijakan "tapering", maka kondisi Indonesia sedikit banyak sama seperti yang terjadi pada 2009 lalu. Menurut Chatib, jika itu terjadi, maka yang harus dijaga adalah proses transisinya, dari situasi dengan quantitative easing menjadi tanpa quantitative easing.

"Transisi dari quantitative easing itu, ada negara yang tidak begitu berdampak, dan ada yang berdampak sekali seperti Indonesia, yang kena (nanti) current account deficit," kata dia dalam Kompas 100 CEO, di Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Ia mengatakan, ada kombinasi antara faktor eksternal dan internal dari rencana tapering off yang membuat the Fed memutuskan kebijakan tersebut. Untungnya, saat ini angka pengangguran di Amerika Serikat masih di atas 7 persen. Jadi, kemungkinan tapering off tidak akan terjadi pada Desember ini. Kendati demikian, Indonesia harus mempersiapkan diri jika suatu saat Janet Yallen, sang Gubernur the Fed pengganti Ben Bernanke, mengetok palu tapering off.

Chatib mengatakan, antisipasi sudah harus dilakukan, utamanya terkait perbaikan defisit transaksi berjalan. Salah satu yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah kebijakan pengetatan fiskal dan moneter untuk mengurangi permintaan dan pertumbuhan.

"Penanganan dalam defisit transaksi berjalan dengan menurunkan permintaan atau meningkatkan kapasitas produksi. Meningkatkan supply produksi memang paling ideal, tapi butuh waktu. Enggak mungkin kapasitas produksi meningkat langsung dalam satu tahun," kata dia.

"Sehingga harus dalam jangka panjang. Untuk jangka pendek yang harus dilakukan adalah permintaan diturunkan, itulah maka harus ada kebijakan yang namanya tightening," jelas Chatib lagi.

Selain itu, untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan, pemerintah juga mengeluarkan paket, di antaranya peningkatan pajak impor untuk barang konsumsi, peningkatan PPh untuk pajak barang mewah, memberikan insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan, serta tax allowance bagi industri intermediate.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.