Kompas.com - 10/12/2013, 10:14 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com
- Masalah hukum yang menimpa sejumlah pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dikhawatirkan akan mengganggu kinerja perusahaan milik negara itu dalam melayani listrik untuk masyarakat di Tanah Air. Karena itu, pemerintah akan meningkatkan koordinasi lintas kementerian terkait untuk mengatasi masalah tersebut.Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, Senin (9/12/2013), di Jakarta, PLN merupakan BUMN strategis yang mengurus hajat hidup masyarakat terkait kelistrikan. Karena itu, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM membahas pengunduran diri Direktur Utama PLN Nur Pamudji sebagai bentuk tanggung jawab atas masalah hukum yang menimpa pegawai perusahaan itu.

Sebelumnya Dirut PLN Nur Pamudji mengajukan pengunduran diri kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan karena merasa tidak piawai melindungi para pegawainya yang telah bekerja baik dan profesional dari masalah hukum. Namun, Pamudji tidak bersedia mengungkapkan apa masalah hukum yang menyebabkan dirinya minta mundur.

Menurut catatan Kompas, saat ini, Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi atau penggelembungan dana proyek pengadaan turbin pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Belawan, Medan, Sumatera Utara, tahun anggaran 2007-2009 dan pemeliharaan rutin tahun 2012. Dalam kasus itu, lima pejabat PLN ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

”Kami sangat menyayangkan pengajuan pengunduran diri Pak Nur meski itu memang hak pribadi. Sampai saat ini belum ada keputusan mengenai pengajuan penguduran diri Pak Nur,” kata Susilo. Pemerintah khawatir jika masalah itu dibiarkan berlarut-larut, akan mengganggu kinerja manajemen PLN. Hal ini pada akhirnya bisa berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan kelistrikan kepada pelanggan.

Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR, Bobby Rizaldi, menyayangkan pengajuan pengunduran diri Dirut PLN Nur Pamudji karena dinilai menunjukkan kinerja bagus dan mampu memperbaiki citra negatif PLN selama ini. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah tidak mengabulkan permintaan pengunduran diri itu agar Pamudji tetap memimpin PLN sesuai masa penugasannya.

”Sebaiknya jika ada masalah yang dianggap sebagai kriminalisasi kebijakan, harus berupaya dilawan selama memang tidak ada yang dilanggar secara hukum, etika dan moral. Ini harus disampaikan kepada publik agar aparat penegak hukum terbuka wawasannya dan selanjutnya ada kebijakan mengenai hal itu,” kata Bobby. (EVY)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garuda Indonesia Bakal Operasikan 120 Pesawat di Tahun 2023

Garuda Indonesia Bakal Operasikan 120 Pesawat di Tahun 2023

Whats New
Bos BI: Rupiah Digital Bisa Digunakan Untuk Beli Barang di Metaverse

Bos BI: Rupiah Digital Bisa Digunakan Untuk Beli Barang di Metaverse

Whats New
China Siapkan Investasi 7 Juta Dollar AS untuk Olah Pasir Kuarsa dan Panel Surya di Belitung

China Siapkan Investasi 7 Juta Dollar AS untuk Olah Pasir Kuarsa dan Panel Surya di Belitung

Whats New
Erick Thohir: Utang Garuda Indonesia Turun 50 Persen

Erick Thohir: Utang Garuda Indonesia Turun 50 Persen

Whats New
Izin Usaha Wanaartha Life Dicabut, Nasib Pemegang Polis Tunggu Tim Likuidasi Dibentuk

Izin Usaha Wanaartha Life Dicabut, Nasib Pemegang Polis Tunggu Tim Likuidasi Dibentuk

Whats New
Harga Barang Terancam Naik gara-gara Penerapan 'Zero ODOL' pada 2023

Harga Barang Terancam Naik gara-gara Penerapan "Zero ODOL" pada 2023

Whats New
Penjualan ST009 Catatkan Sejumlah Rekor

Penjualan ST009 Catatkan Sejumlah Rekor

Earn Smart
Bos ITDC: Sektor Digital Akan Jadi Stimulus Baru untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Bos ITDC: Sektor Digital Akan Jadi Stimulus Baru untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Whats New
Konversi Motor Listrik, Pemerintah Kaji Opsi Subsidi Baterai

Konversi Motor Listrik, Pemerintah Kaji Opsi Subsidi Baterai

Whats New
Indef: Kondisi Geopolitik dan Tahun Politik Tambah Ketidakpastian Ekonomi RI

Indef: Kondisi Geopolitik dan Tahun Politik Tambah Ketidakpastian Ekonomi RI

Whats New
Jelang Libur Nataru, Tiket KAI dari Jakarta Baru Terjual 127.092

Jelang Libur Nataru, Tiket KAI dari Jakarta Baru Terjual 127.092

Whats New
Izin Usaha Wanaartha Life Dicabut, Bagaimana Nasib Pemegang Polis?

Izin Usaha Wanaartha Life Dicabut, Bagaimana Nasib Pemegang Polis?

Whats New
Dorong Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat, OJK Luncurkan Aplikasi iBPR-S

Dorong Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat, OJK Luncurkan Aplikasi iBPR-S

Whats New
Rekomendasi Saham BBTN Jelang Rights Issue dari Kiwoom Sekuritas

Rekomendasi Saham BBTN Jelang Rights Issue dari Kiwoom Sekuritas

Whats New
Tiket Kereta Api Periode Nataru dari Jakarta Masih Tersedia, Cek di Sini

Tiket Kereta Api Periode Nataru dari Jakarta Masih Tersedia, Cek di Sini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.