Kompas.com - 10/12/2013, 10:14 WIB
Logo PLN Logo PLN
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com
- Masalah hukum yang menimpa sejumlah pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dikhawatirkan akan mengganggu kinerja perusahaan milik negara itu dalam melayani listrik untuk masyarakat di Tanah Air. Karena itu, pemerintah akan meningkatkan koordinasi lintas kementerian terkait untuk mengatasi masalah tersebut.Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, Senin (9/12/2013), di Jakarta, PLN merupakan BUMN strategis yang mengurus hajat hidup masyarakat terkait kelistrikan. Karena itu, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM membahas pengunduran diri Direktur Utama PLN Nur Pamudji sebagai bentuk tanggung jawab atas masalah hukum yang menimpa pegawai perusahaan itu.

Sebelumnya Dirut PLN Nur Pamudji mengajukan pengunduran diri kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan karena merasa tidak piawai melindungi para pegawainya yang telah bekerja baik dan profesional dari masalah hukum. Namun, Pamudji tidak bersedia mengungkapkan apa masalah hukum yang menyebabkan dirinya minta mundur.

Menurut catatan Kompas, saat ini, Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi atau penggelembungan dana proyek pengadaan turbin pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Belawan, Medan, Sumatera Utara, tahun anggaran 2007-2009 dan pemeliharaan rutin tahun 2012. Dalam kasus itu, lima pejabat PLN ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

”Kami sangat menyayangkan pengajuan pengunduran diri Pak Nur meski itu memang hak pribadi. Sampai saat ini belum ada keputusan mengenai pengajuan penguduran diri Pak Nur,” kata Susilo. Pemerintah khawatir jika masalah itu dibiarkan berlarut-larut, akan mengganggu kinerja manajemen PLN. Hal ini pada akhirnya bisa berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan kelistrikan kepada pelanggan.

Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR, Bobby Rizaldi, menyayangkan pengajuan pengunduran diri Dirut PLN Nur Pamudji karena dinilai menunjukkan kinerja bagus dan mampu memperbaiki citra negatif PLN selama ini. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah tidak mengabulkan permintaan pengunduran diri itu agar Pamudji tetap memimpin PLN sesuai masa penugasannya.

”Sebaiknya jika ada masalah yang dianggap sebagai kriminalisasi kebijakan, harus berupaya dilawan selama memang tidak ada yang dilanggar secara hukum, etika dan moral. Ini harus disampaikan kepada publik agar aparat penegak hukum terbuka wawasannya dan selanjutnya ada kebijakan mengenai hal itu,” kata Bobby. (EVY)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Whats New
PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

Rilis
Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X